“Kami Ingin Diakses, Bukan Dikasehani” — PPDI Bogor Sampaikan Aspirasi Langsung ke DPRD

IMG 20260109 WA0041
Img 20241215 Wa0122
File 00000000d2f0720984501526d662de3c
Spread the love

 

“Kami Ingin Diakses, Bukan Dikasehani” — PPDI Bogor Sampaikan Aspirasi Langsung ke DPRD

Bogor — Penyandang disabilitas Kota Bogor tak ingin lagi sekadar dianggap objek kepedulian. Mereka ingin diakui sebagai warga kota yang setara dan mudah mengakses ruang publik. Pesan itu dibawa (PPDI) Kota Bogor saat beraudiensi dengan Ketua , , pada Kamis, 8 Januari 2026, di Gedung DPRD Kota Bogor.

WhatsApp Image 2026 04 09 at 06.35.58

Audiensi yang dipimpin Ketua PPDI Kota Bogor, Hasan Basri, menjadi ruang dialog terbuka untuk menyampaikan kebutuhan nyata penyandang disabilitas—mulai dari dukungan kegiatan organisasi hingga fasilitas dasar yang ramah difabel.

Adityawarman menyambut langsung aspirasi tersebut dan menegaskan bahwa isu disabilitas bukan hal baru dalam kebijakan Kota Bogor.

Kota Bogor sudah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Artinya, komitmen itu sudah jelas,” ujar Adityawarman.

Bukan Sekadar Regulasi

Adityawarman menjelaskan bahwa meski Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan belum sepenuhnya terbit, berbagai langkah konkret sudah dijalankan. Di antaranya keberadaan unit pelayanan disabilitas dan berbagai program pendukung.

Bahkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas sudah masuk indikator kinerja pemerintah daerah,” katanya.

Menurutnya, keberpihakan terhadap disabilitas harus tercermin dalam tindakan nyata, bukan berhenti pada aturan di atas kertas.

Parkir Khusus, Akses Dasar yang Penting

Salah satu poin yang disampaikan PPDI dalam pertemuan 8 Januari 2026 tersebut adalah permintaan penyediaan parkir khusus disabilitas di lingkungan DPRD Kota Bogor. Permintaan ini dinilai penting agar gedung wakil rakyat benar-benar bisa diakses semua warga.

Respons Ketua DPRD pun cukup lugas.

“Untuk kegiatan silakan ajukan surat. Soal parkir, lahannya ada dan cukup luas. Tinggal kita buat beberapa slot khusus disabilitas,” ujar Adityawarman.

DPRD Diminta Jadi Contoh

Adityawarman menilai DPRD harus menjadi contoh nyata dalam membangun ruang publik yang inklusif. Bukan hanya lewat kebijakan, tetapi juga melalui fasilitas yang benar-benar ramah bagi penyandang disabilitas.

Legislator dari itu juga membuka ruang kolaborasi lanjutan dengan PPDI untuk memastikan kebijakan ke depan lebih responsif dan berkeadilan.

Audiensi tersebut ditutup dengan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama membangun Kota Bogor yang lebih inklusif dan setara.