Aiansi Peduli Masyarakat Sentawar Temui Bupati Kubar, Menyampaikan keluhan Prihal Kelangkaan BBM Subsidi dan Distribusi Biosolar
Kutai Barat – Pelita Nusantara – Aliansi Peduli Masyarakat Sentawar (APMS) melakukan pertemuan dengan Bupati Kutai Barat pada Jumat (12/6/2026) guna menyampaikan aspirasi masyarakat terkait persoalan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, khususnya biosolar, di wilayah Kutai Barat.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pengurus Aliansi Peduli Masyarakat Sentawar (APMS), di antaranya Darsono Edward sebagai Ketua, Thomas Edison selaku sekretaris, Lerry sebagai wakil sekretaris, dan Samuel selaku humas.
Usai pertemuan, Darsono Edward saat diwawancarai Media Pelita Nusantara menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya mendorong normalisasi ketersediaan BBM subsidi ( biosolar) karena dalam beberapa waktu terakhir masyarakat masih menghadapi berbagai kendala di lapangan untuk mendapatkannya.
“Betul sekali. Jadi, karena kita melihat beberapa waktu terakhir ini, kami sudah melakukan berbagai langkah untuk meminta agar BBM subsidi, khususnya biosolar, bisa kembali normal,” ujar Edward.
Ia menjelaskan, sejak awal pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kutai Barat. Namun, menurutnya, hingga hampir satu bulan berjalan, masyarakat belum melihat adanya langkah konkret di lapangan.
“Sejak awal, kami sudah menyampaikan persoalan ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD, dan sampai hari ini sudah hampir satu bulan berjalan. Namun, di lapangan kami belum melihat adanya langkah konkret,” katanya.
Karena itu, lanjut Edward, pihak aliansi kembali meminta waktu kepada Bupati Kutai Barat untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat, terutama berkaitan dengan normalisasi kuota biosolar dan tata kelola distribusinya.
Menurutnya, terdapat dua poin utama yang disampaikan kepada kepala daerah.
“Ada dua hal utama yang kami sampaikan. Pertama, kami meminta Bapak Bupati membantu menormalisasi kembali kuota biosolar di Kutai Barat. Jika memang benar kuotanya mencapai 7.200 ton per tahun atau sekitar 600 ton per bulan, maka kami berharap kuota tersebut benar-benar tersedia dan tersalurkan kepada masyarakat yang tepat sebagai penerima BBM subsidi di Kutai Barat,” jelasnya.
“Kedua, kami meminta adanya penertiban dalam pendistribusian BBM subsidi, sebagaimana tuntutan kami saat RDP di DPRD. Jadi harus ada langkah-langkah konkret terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” tegas Edward.
Dalam keterangannya, Darsono Edward juga mengungkapkan adanya indikasi ketidaksesuaian distribusi BBM berdasarkan pantauan awal di lapangan. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut.
“Sementara ini, berdasarkan perhitungan awal kami yang memang belum terlalu mendetail, ada dugaan terjadi kehilangan beberapa ton BBM. Namun ini masih sebatas dugaan dan perlu pembuktian lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menyebut, pada saat bersamaan pemerintah daerah juga sedang menggelar rapat internal terkait persoalan BBM subsidi di Kutai Barat. Menurutnya, kedatangan APMS diharapkan menjadi energi tambahan bagi Pemkab untuk mempercepat langkahnya dalam melayani kebutuhan masyarakat akan BBM subsidi, serta menjadi rapat evaluasi untuk mengetahui apakah kuota BBM sudah sesuai untuk Kutai Barat atau justru ada distribusi yang tidak tepat sasaran. tentu itu merupakan ranah pemerintah bersama tim yang akan menyelidikinya.
Sebagai representasi masyarakat, APMS mengaku hanya mendorong pemerintah agar melakukan penertiban apabila ditemukan penyimpangan dalam jalur distribusi.
“Sebagai perwakilan masyarakat, kami mendorong pemerintah agar melakukan penertiban. Jika memang ada distribusi yang macet, maka itu menjadi kewenangan pemerintah. Kami hanya menyampaikan data-data riil yang terjadi di lapangan,” katanya.
Edward juga menyoroti kebutuhan BBM subsidi di wilayah Barong Tongkok yang menurutnya masih menjadi persoalan masyarakat. Ia menyebut, warga setempat masih kesulitan memperoleh akses biosolar , karena tidak ada SPBU/APMS yang menjualnya.
“Karena itu, kami meminta pemerintah, khususnya Bapak Bupati, agar layanan tersebut dapat diadakan. Selama ini warga Barong Tongkok dan sekitarnya mau tidak mau harus membeli BBM subsidi ke Melak atau Bigung. Tentu hal ini sangat tidak efektif,” sambungnya.
Darsono berharap, hasil pertemuan bersama Bupati Kutai Barat dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret dari pemerintah daerah, terutama atas hasil RDP yang sebelumnya telah dilakukan.
“Inilah salah satu alasan mengapa hari ini kami kembali menemui Bapak Bupati, karena kami melihat belum ada langkah nyata dari hasil RDP sebelumnya. Mudah-mudahan, karena kali ini rapat dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, akan ada langkah konkret dari pemerintah terkait hasil RDP tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan APMS, saat ini layanan biosolar subsidi di wilayah sekitar Kutai Barat masih terbatas.
“Untuk pantauan kami sejauh ini, APMS atau SPBU yang melayani biosolar subsidi di wilayah sekitar hanya ada tiga titik, yakni di Melak, Bigung, dan satu lagi di Muara Lawa. Sementara di tempat lain belum tersedia,” tutup Darsono Edward
