Rapat Khusus Digelar, Namun Diduga Belum Hasilkan Kejelasan LPJ Program Ketahanan Pangan BUMDes, Tokoh Masyarakat Pertanyakan Tindak Lanjut
Langsa Lama – Polemik pengelolaan program ketahanan pangan berupa ternak sapi yang bersumber dari dana desa di Gampong Meurandeh Dayah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat menilai rapat khusus yang digelar Pemerintah Gampong pada Juni 2026 belum menghasilkan kejelasan mengenai laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan program tersebut.
Program yang dikelola sejak tahun 2022 itu sebelumnya disebut berada di bawah tanggung jawab Rizal alias Timbul, yang saat ini juga tercatat sebagai calon Geuchik nomor urut 4 dalam Pemilihan Geuchik Langsung (Pilchiksung) Gampong Meurandeh Dayah.
Masyarakat berharap Penjabat (Pj) Geuchik yang baru menjabat dapat segera mengambil langkah administratif sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan evaluasi terhadap seluruh pengelola program desa yang hingga kini masih menjadi sorotan publik.
Sorotan tersebut menguat setelah beredar dokumen undangan resmi musyawarah desa yang ditandatangani mantan Pj Geuchik Asep Ikhwan, tertanggal 22 Juni 2026, Nomor 005/283/2026, yang mengundang Ketua Tuha Peut dan unsur TPG untuk menghadiri Musyawarah Desa Khusus membahas aset ternak sapi milik desa pada 23 Juni 2026 di Kantor Geuchik Meurandeh Dayah.
Namun, menurut sejumlah tokoh masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut, forum yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan justru dinilai belum menghasilkan keputusan yang jelas.
Tokoh masyarakat berinisial UI dan UMR mengaku mengikuti jalannya rapat tersebut. Menurut keduanya, pembahasan mengenai kondisi ternak maupun pengelolaan program memang dilakukan, tetapi belum disertai penyampaian laporan pertanggungjawaban yang mereka harapkan.
“Kami ikut hadir dalam rapat itu. Tetapi sampai rapat selesai belum ada penyampaian LPJ secara jelas maupun keputusan yang menjadi titik temu. Jadi hasilnya belum menjawab pertanyaan masyarakat,” ujar keduanya kepada wartawan, Senin (29/6/2026).
Menurut mereka, masyarakat sejak awal berharap musyawarah tersebut menjadi momentum untuk memberikan kepastian mengenai perkembangan aset desa, termasuk jumlah ternak, hasil pengelolaan, serta pertanggungjawaban penggunaan program ketahanan pangan yang dibiayai melalui dana desa.
“Kalau rapat sudah dilakukan, tentu masyarakat berharap ada hasil yang konkret. Jangan sampai forum musyawarah hanya menjadi formalitas tanpa menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat.
Polemik ini sebelumnya telah beberapa kali menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai pertanyaan mengenai keberlanjutan pengelolaan ternak sapi yang merupakan aset desa.
Masyarakat berharap Pemerintah Gampong di bawah kepemimpinan Penjabat Geuchik yang baru segera melakukan inventarisasi aset, audit administrasi, serta menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat agar tidak terus menimbulkan polemik di tengah pelaksanaan Pilchiksung.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Rizal alias Timbul, mantan Pj Geuchik Asep Ikhwan, maupun Pemerintah Gampong Meurandeh Dayah terkait hasil akhir musyawarah tersebut maupun status laporan pertanggungjawaban pengelolaan program ketahanan pangan dimaksud.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Jurnalis: Jihandak Belang
