Kota Tangerang, 6 November 2025 – DPRD Kota Tangerang baru-baru ini menggelar acara gathering bersama awak media di Bandung. Namun, kegiatan ini menuai sorotan dari berbagai pihak, terutama Forum Masyarakat Anti Korupsi Tangerang (FMAK), di tengah isu dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi yang melibatkan sejumlah anggota DPRD.
Lutfy Mundji, perwakilan FMAK, menyampaikan keprihatinannya terkait waktu pelaksanaan gathering tersebut. “Saat Kejaksaan Negeri Tangerang sedang melakukan pemeriksaan laporan dugaan korupsi, kegiatan seperti ini menimbulkan pertanyaan. Jika memang dibiayai oleh APBD, independensi media bisa menjadi sorotan,” ujarnya.
Sorotan Terhadap Anggaran dan Dugaan Sponsor
FMAK menyoroti informasi yang mereka himpun mengenai biaya gathering yang diperkirakan mencapai lebih dari setengah miliar rupiah. Angka ini dinilai jauh melebihi anggaran resmi yang diajukan, sekitar 200 jutaan. “Kami mempertanyakan sumber dana tambahan tersebut. Dugaan adanya campur tangan pihak lain untuk menutupi kekurangan anggaran perlu diselidiki,” kata Lutfy.
Selain itu, muncul rumor mengenai dukungan dari pihak sponsor, seperti Perumda Tirta Benteng dan pengusaha rental mobil yang bermitra dengan Pemda, yang memberikan kontribusi berupa uang dan hadiah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan.
Independensi Pers dan Kontrol Sosial
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah adanya kekhawatiran bahwa kegiatan gathering ini dapat memengaruhi independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan pentingnya jurnalis bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun.
“Pers memiliki peran penting sebagai kontrol sosial. Kegiatan semacam ini seharusnya tidak mengurangi independensi media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” tegas Lutfy.
Tanggapan DPRD Kota Tangerang
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kota Tangerang belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan yang disampaikan oleh FMAK. Media masih berupaya untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi lebih lanjut dari pihak terkait.
Harapan untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Publik berharap agar isu ini dapat diselesaikan dengan transparan dan akuntabel. Penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti laporan dugaan korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(*)
