Sulut, Pelitanusantara.com | Molornya Waktu Pembahasan tentang Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Penyebabnya disebut karena DPRD Minsel dan Pihak Eksekutif belum mendapatkan kesepahaman dalam pembahasan. Hal tersebut berbuntut panjang dan Menjadi polemik di Tengah masyarakat, yang akhirnya menjadi Bola liar. yang mengakibatkan Saling menyalahkan di antara beberapa pihak.
Selain berkonsekuensi pada pencairan anggaran di Minsel, juga yang paling urgen adalah aroma “Kegaduhan” politik yang saling mendiskreditkan.yang akhirnya Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH mempertanyakan keterlibatan dan peran Gubernur Sulut, Olly Dondokambay, SE. yang menurutnya apabila bila polemik ditingkat Kabupaten tidak selesai, maka sepantasnya Pemerintah Daerah Provinsi harus turun tangan.
“Kalau tak ada solusi di tingkat Kabupaten, mestinya Gubernur Olly Dondokambey sebagai pemimpin di Sulut memediasi. Atau setidaknya, turun melakukan pembinaan, pendampingan. Jangan diam, dan terlihat pasif atas persoalan yang terjadi di tengah pemerintah daerah Minsel yang saat ini sedang terlibat dinamika politik serius seperti saat ini. Gubernur Olly harus turun tangan,” ujar Turangan, Kamis (12/2/2020).
Tidak hanya itu, Jebolan Fakultas Hukum Unsrat Manado itu menduga ada pembiaran yang dilakukan pemerintah Provinsi untuk kemudian dijadikan “komoditi politik” yang Melemahkan Bupati Tetty Paruntu di Pilkada Sulut.yang seyogyanya Keberadaan pemerintah Provinsi Sulut, tambah Turangan harus bersikap adil dan bijaksana dalam merespon seluruh dinamika yang terjadi di wilayah Propinsi Sulut.
“Tak bisa dilihat secara sepenggal saja, bagi saya dinamika politik di Minsel ada kaitannya, dan cukup erat dengan Pilkada Sulut. Kok, Gubernur Olly seperti apatis. Sebagai warga Minsel saya berharap Gubernur Olly bertindak aktif, mengayomi dan membina seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut secara adil, tidak diskriminasi. Seperti itu pula, memperhatikan nasib warga Minsel. Jangan membiarkan kesan bahwa seolah-olah Gubernur Olly mengabaikan persoalan APBD di Minsel,” kata Turangan tegas. (Kfs)