TRENGGALEK – PN NEWS Rapat kerja Komisi III DPRD Trenggalek, membahas tentang evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2022 dan monitoring perencanaan APBD 2023 bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait, soroti Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang (PUPR).
Menurut Pranoto Ketua Komisi III, Dinas PUPR dalam mengelola kegiatan fisik yang didanai APBD Trenggalek tahun 2022 kurang maksimal.
Terbukti ada jembatan di salamwates yang gagal dan juga pavingisasi yang tidak terlaksana, ungkapnya usai pimpin rapat kerja di ruang pertemuan DPRD lantai 1 Kamis 23/2/223.
Pranoto, menyampaikan rapat hari sebagai bentuk evaluasi agar di tahun berjalan ini menjadi lebih baik. Pengalaman pahit tahun kemarin pekerjaan menumpuk di akhir tahun seharusnya tidak akan terulang kembali.
“APBD ini untuk rakyat jangan rakyat dikorbankan dan dirugikan karena rumitnya mekanisme,” kata Politisi PDIP asal Panggul.
Lebih lanjut Pranoto menambahkan, kejadian molornya pekerjaan termasuk gagalnya kegiatan di lapangan semata-mata kurang cermat analisa dan eksistingnya kurang jelas dari pihak dinas terkait. Artinya janganlah membuat susah rakyat karena tidak maksimal dalam perencanaan dan rumitnya mekanisme.
“APBD itu tinggal mengelola jangan dibuat susah hingga justru menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” ujar Pranoto.
Jika dalam pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBD itu maksimal dan pelayanan nya tidak berbelit-belit tentu kepercayaan itu akan tumbuh dengan baik terhadap pemerintah.
“Intinya PUPR dan PKPLH sesegera mungkin untuk launching APBD induk dengan dasar melalui kajian yang pasti, jangan sampai antara Induk dan Perubahan berjalan bersama-sama,” tandasnya.
Jika APBD induk launching nya sesuai dasar kajian tentunya tidak akan membebani terhadap OPD yang membidangi termasuk pengawasan.
