BUPATI KAIMANA DILAPORKAN DI BAWASLU

Kaimana – Pelitanusantara.com | Bupati Kaimana 2 (dua) Periode yang masih menjabat Drs. Matias Mairuma dilaporkan di Bawaslu Kaimana, Jl. Utarum pada hari Senin (16/11/2020) dengan Laporan Nomor : 50/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, bertindak sebagai Pelapor Frengky Kambesu dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya Ahmad Matdoan, S.H. dan Akbar Budi Setiawan Kabakoran, S.H.

Pelapor Frengky Kambesu menyampaikan Laporan ini berkaitan dengan adanya “dugaan” Larangan dalam Kampanye yang “diduga” dilakukan oleh Matias Mairuma saat menyampaikan orasi kampanye di Desa Jarati, Distrik Kaimana pada hari Selasa (10/11/2020), Matias Mairuma menjanjikan akan memberikan bantuan 3 (tiga) unit mobil untuk 3 (tiga) Kampung yaitu Jarati, Sara dan Werua. Bantuan 3 (tiga) unit mobil untuk 3 (tiga) Kampung ini akan dianggarkan melalui APBD Kaimana Tahun Anggaran 2021.

Menurut Ahmad Matdoan, S.H. yang di kenal sebagai Pengacara Rakyat selaku Kuasa Hukum Pelapor menyampaikan bahwa “Matias Mairuma pada saat kampanye hari Selasa (10/11/2020) bertindak sebagai Tim Kampanye Paslon Risma bukan sebagai Bupati, karena Bupati dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye Paslon, akan tetapi pada saat Matias Mairuma menyampaikan orasi Kampanye, berbicara seolah-olah sebagai Bupati Kaimana. dan apalagi dalam orasinya Matias Mairuma menjanjikan akan memberikan mobil untuk 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Jarati, Sara dan Werua, dan anggaran pengadaan mobil ini akan dianggarkan dalam APBD Kaimana Tahun 2021”

Lebih lanjut Matdoan menjelaskan bahwa ” orasi Matias Mairuma dapat diqualifikasikan sebagai Pelanggaran dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 71 ayat (3) 

” Gubernur atau wakil Gubernur,Bupati atau wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan progran dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih “

Pasal 71 Ayat (6)

“Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” 

Jo. Pasal 73 ayat (4) 

” Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Jo. Pasal 187A

Ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat (2)

Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Kabakoran bahwa “tadi malam (19/11/2020) 2 (dua) orang Saksi fakta telah diperiksa di Gakumndu Kaimana dan Pada hari ini Jumat (20/11/2020) Pelapor baru dapat diperiksa. Harapan Kami dengan adanya laporan ini sebagai pembelajaran politik yang baik bahwa tidak ada orang yang kebal hukum dan semua orang sama kedudukannya didepan hukum. Oleh karena, jika Matias Mairuma terbukti bersalah, maka harus dihukum”.Pungkasnya kepada Pelitanusantara.com (PN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *