Rumah Rakyat Tak Boleh Asal Jadi, Fahri Hamzah Tekankan Kualitas dan Martabat

File 00000000fb447208b797200b37542e83
Img 20241215 Wa0122
File 00000000d2f0720984501526d662de3c
Spread the love

Rumah Rakyat Tak Boleh Asal Jadi, Fahri Hamzah Tekankan Kualitas dan Martabat

JAKARTA – Persoalan perumahan di Indonesia bukan cuma soal kurangnya jumlah rumah, tapi juga soal kualitas hidup penghuninya. Di tengah pesatnya urbanisasi, jutaan warga masih tinggal di kawasan padat, tidak sehat, dan rawan bencana.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan bahwa pembangunan rumah untuk rakyat harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Pemerintah, kata dia, saat ini tengah memacu program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

WhatsApp Image 2026 04 09 at 06.35.58

“Rumah bukan sekadar bangunan. Di situlah martabat manusia dijaga,” tegas Fahri saat berbicara dalam OECD Policy Seminar on Sustainable Housing, Building and Cities, Senin (26/1/2026).

Menurut Fahri, pendekatan lama yang hanya mengejar jumlah unit sudah tidak relevan. Hunian ke depan harus ramah lingkungan, rendah emisi karbon, serta mampu melindungi penghuninya dari risiko bencana seperti banjir dan gempa.

Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan kota yang terintegrasi. Tanpa tata kota yang baik, pembangunan perumahan justru bisa melahirkan masalah baru, mulai dari kemacetan hingga munculnya kawasan kumuh baru.

Untuk itu, pemerintah mendorong pengembangan hunian vertikal, khususnya di kota-kota besar dengan keterbatasan lahan. Konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) dinilai sebagai solusi realistis agar masyarakat bisa tinggal dekat dengan transportasi publik dan pusat aktivitas ekonomi.

Tak hanya menyasar kawasan metropolitan, pemerintah juga menaruh perhatian pada wilayah industri dan kawasan padat penduduk. Penyediaan hunian layak di sekitar area kerja diharapkan mampu mengurangi beban hidup masyarakat, sekaligus meningkatkan produktivitas.

Sebagai langkah percepatan, pemerintah merencanakan pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat. Lembaga ini akan menjadi motor penggerak agar program perumahan tidak terhambat birokrasi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Fahri Hamzah optimistis, dengan kerja sama semua pihak, Indonesia mampu keluar dari persoalan perumahan yang selama ini berlarut-larut.

“Kalau rumah rakyat dibangun dengan serius, maka masa depan kota juga akan lebih manusiawi,” pungkasnya.

Jurnalis: Romo Kefas