Enam KK di Sidodadi Pertanyakan Realisasi Bantuan Pascabanjir, Harapkan Penjelasan Resmi dari BPBD Kota Langsa
Langsa – Sejumlah warga Dusun Sadar, Titi Manirah, Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, mempertanyakan kejelasan realisasi bantuan rehabilitasi rumah dan bantuan isi hunian serta stimulan ekonomi pascabanjir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga akhir Juni 2026, enam kepala keluarga (KK) mengaku belum menerima kepastian mengenai pencairan bantuan tersebut.
Salah seorang warga berinisial KL mengaku keluarganya telah mengikuti seluruh tahapan yang diminta, termasuk proses survei lapangan yang disebut dilakukan oleh petugas pendamping dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Langsa.
Menurut KL, setelah survei selesai dilakukan, pihak keluarga tidak lagi memperoleh informasi mengenai perkembangan usulan bantuan. Bahkan, ketika mendatangi kantor BPBD untuk meminta penjelasan, mereka mengaku mendapat informasi bahwa data yang sebelumnya telah diajukan tidak lagi ditemukan dalam daftar penerima.
“Kami hanya ingin mengetahui bagaimana perkembangan prosesnya. Kalau memang ada kekurangan administrasi atau persyaratan, kami berharap diberi penjelasan agar bisa segera dilengkapi,” ujar KL.
Berdasarkan keterangan warga, terdapat enam kepala keluarga yang hingga kini mengaku belum menerima bantuan rehabilitasi rumah maupun bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi tahap pertama. Nama-nama tersebut adalah Nurkisah, Herianto, Subur, Siswanto, Eko Riswanto, dan Happy Dwi Cahya.
Warga berharap Pemerintah Kota Langsa melalui BPBD dapat memberikan penjelasan resmi mengenai status pengajuan bantuan tersebut. Mereka juga meminta adanya transparansi terkait mekanisme verifikasi, penetapan penerima manfaat, hingga proses pencairan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Selain itu, warga berharap pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap kondisi rumah-rumah yang terdampak banjir, terutama bagi keluarga yang merasa telah memenuhi persyaratan tetapi hingga kini belum memperoleh bantuan.
“Harapan kami sederhana, pemerintah dapat memberikan kepastian. Jika memang memenuhi syarat, bantuan segera direalisasikan. Namun apabila ada kendala administrasi, masyarakat juga berhak mengetahui penyebabnya,” kata KL.
Hingga berita ini diterbitkan, BPBD Kota Langsa belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum terealisasinya bantuan bagi enam kepala keluarga tersebut maupun mengenai informasi yang disampaikan warga terkait status data pengajuan mereka.
Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada BPBD Kota Langsa, Pemerintah Kota Langsa, maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan sebagai bentuk pemberitaan yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tim
