Kemenhub Terapkan Pengetatan Syarat Perjalanan Transportasi

Jakarta, Pelitanusantara.com  – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap menerapkan pengendalian transportasi di masa sebelum, selama dan sesudah peniadaan mudik. Hal ini menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 13 tentang Peniadaan Mudik Idulfitri dan Upaya Pengendalian COVID-19 selama Ramadan beserta adendumnya yang telah diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19.

Khusus untuk pengendalian di masa pelarangan mudik, telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13/2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

“Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pelarangan mudik disebabkan adanya pembelajaran dari serangkaian libur panjang pada 2020 dan 2021 yang mengakibatkan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Selain itu, kita harus waspada dengan lonjakan kasus di negara lain setelah sebelumnya kasusnya melandai,” jelas Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati dalam keterangan tertulis, Jumat (23/4/2021).

Pada periode sebelum dan sesudah pelarangan mudik, lanjut Adita, Kemenhub telah melakukan pengetatan syarat pelaku perjalanan dalam negeri yang berlaku mulai 22 April–5 Mei, dan 18-24 Mei 2021. Sesuai yang disampaikan Satgas COVID-19 pengetatan syarat perjalanan ini ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan kasus penularan antar daerah pada masa sebelum dan sesudah pelarangan mudik. Sementara pelarangan mudik tetap berlangsung pada 6-17 Mei 2021.

“Pengetatan yang dilakukan yaitu dengan mempersingkat masa berlaku tes COVID-19. Para pelaku perjalanan udara, laut dan kereta api wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif RT–PCR/rapid test antigen maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau GeNose C-19 di bandara, pelabuhan, dan stasiun sebelum keberangkatan,” jelasnya.

Sementara, untuk para pelaku perjalanan darat baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi diimbau untuk melakukan tes dan dimungkinkan dilakukan tes acak di terminal, rest area atau di titik penyekatan.

Sedangkan ketentuan mengenai pengendalian transportasi selama masa pelarangan mudik (6-17 Mei 2021) dituangkan dalam PM Perhubungan No.13/2021 yang mengatur hal-hal sebagai berikut :
1. Pengendalian dilakukan dengan melakukan pelarangan penggunaan atau pengoperasioan sarana transportasi untuk keperluan mudik;

2. Transportasi masih bisa beroperasi untuk kepentingan di luar mudik yaitu :
– Melayani distribusi logistik dan angkutan barang;
-Pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik,
-Melayani aktivitas di kawasan aglomerasi/perkotaan.

“Untuk pengawasan di lapangan, pada sektor darat akan dilakukan bersama dengan Korlantas Polri dan Dinas Perhubungan setempat pada titik penyekatan di lebih dari 300 titik baik di akses utama keluar masuk maupun di jalan non tol. Sedangkan pada transportasi lain akan dilakukan bersama unsur gabungan dari otoritas transportasi di setiap moda, operator prasarana, Satgas COVID-19, TNI Polri dan Pemerintah Daerah setempat melalui Dinas Perhubungan,” imbuhnya. (PN/Jakarta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *