FOKSI Ajak Tokoh Publik Jaga Etika Demokrasi dan Hindari Narasi Provokatif

IMG 20260510 WA0102
Img 20241215 Wa0122
File 00000000d2f0720984501526d662de3c
Spread the love

FOKSI Ajak Tokoh Publik Jaga Etika Demokrasi dan Hindari Narasi Provokatif

Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP FOKSI) menyampaikan sikap resmi terkait polemik yang berkembang di ruang publik menyusul pernyataan tokoh nasional Amien Rais melalui kanal digital pribadinya yang menyinggung Presiden RI Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

WhatsApp Image 2026 04 09 at 06.35.58

Dalam keterangannya, DPP FOKSI menilai dinamika demokrasi harus tetap dijaga dalam koridor etika, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap martabat individu. Organisasi santri tersebut juga mengingatkan pentingnya menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Umum DPP FOKSI, Muhammad Natsir, mengatakan tradisi keilmuan santri mengajarkan prinsip tabayyun atau klarifikasi sebelum menyampaikan suatu informasi ke ruang publik. Menurutnya, prinsip tersebut penting diterapkan terutama oleh tokoh publik yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat.

FOKSI menilai penyampaian opini di ruang digital perlu dilakukan secara bijak agar tidak memicu kegaduhan maupun perpecahan sosial. Organisasi itu juga mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi tetap memiliki batas etis dan hukum yang harus dihormati bersama.

Dalam pernyataannya, FOKSI menyoroti pentingnya menjaga ruang publik dari penyebaran dugaan atau narasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut dinilai dapat memicu kesalahpahaman serta mengganggu suasana kondusif di tengah masyarakat.

Selain itu, FOKSI mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan komunikasi yang menyejukkan, menjaga marwah kepemimpinan nasional, serta memperkuat persatuan di tengah perbedaan pandangan politik.

Organisasi tersebut juga menyatakan dukungannya terhadap upaya menciptakan ruang digital Indonesia yang sehat, beretika, dan bebas dari konten yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Santri memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga persatuan bangsa, merawat akhlak publik, dan memperkuat demokrasi yang beradab,” ujar Muhammad Natsir dalam keterangan resminya di Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk komitmen DPP FOKSI dalam mendorong budaya komunikasi publik yang santun, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan serta keislaman.

Sumber: Muhammad Natsir — Ketua Umum DPP FOKSI

Jurnalis: Romo Kefas