Distribusi BBM Subsidi di Kutai Barat Dinilai Belum Membaik, Aliansi Siapkan Surat ke BPH Migas dan Kapolri
Kutai Barat – Situasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Kutai Barat kembali menjadi sorotan publik. Pasca pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Aliansi Peduli Masyarakat Sentawar (APMS), , DPRD, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda pada pekan lalu, sejumlah pihak menilai belum terlihat adanya perubahan signifikan di lapangan.
Ketua aliansi Peduli Masyarakat Sentawar Darsono Edward, dalam wawancara bersama media Pelita Nusantara menyampaikan bahwa hasil pantauan aliansi hingga saat ini menunjukkan antrean panjang kendaraan yang diduga melakukan pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar masih terus terjadi di sejumlah titik pengisian BBM.
Menurut Edward, kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat karena RDP yang sebelumnya digelar diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan distribusi BBM subsidi di daerah.
“Pantauan aliansi pasca RDP minggu lalu hingga hari ini, distribusi BBM subsidi belum mengalami perbaikan. Masih terlihat antrean panjang kendaraan dalam barisan pengisian BBM subsidi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat berharap forum RDP tidak hanya menjadi ruang diskusi semata, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret dalam penanganan persoalan yang telah lama dikeluhkan warga.
Dalam keterangannya, Darsono Edward menilai perlu adanya tindakan dan pengawasan lebih serius dari pemerintah daerah maupun aparat terkait agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak.
Aliansi Peduli Masyarakat Sentawar (AMPS) , lanjut Darsono Edward, berencana menyampaikan surat resmi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi(BPH) serta guna meminta perhatian dan tindak lanjut terhadap kondisi distribusi BBM subsidi di wilayah Kutai Barat.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan hak atas BBM subsidi dapat dirasakan secara merata oleh warga di wilayah Bumi Tanaa Purai Ngeriman atau Bumi Sentawar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tindak lanjut hasil RDP maupun tanggapan atas pernyataan aliansi tersebut.
