Bawaslu Kabupaten Trenggalek Audiensi Ke DPRD, Persiapan Menghadapi Pemilihan Serentak Tahun 2024

  • Bagikan

 

Kabupaten Trenggalek – Walaupun Pemilu masih beberapa Tahun lagi akan tetapi Hiruk Pikuknya sudah terdengar, demikian juga dengan Kabupaten Trenggalek, terlebih Bawaslu pun sedang Berbenah diri dalam mempersiapkan Pemilu 2024, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan Kondusive.

Jumat, (14/01/2022) Jajaran Bawaslu Trenggalek Audensi ke DPRD kabupaten Trenggalek, Rombongan Bawaslu diterima oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek.

Tujuan kedatangan tersebut  terkait persiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serempak yang akan di laksanakan pada tahun 2024 yang akan datang

Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek Ahmad Rokhani, S.Pi ketika ditanyakan oleh awak media melalui sambungan celuler (Sabtu, 15/1/2022) bahwa Audiensi kemarin sebagai langkah awal Bawaslu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tugas – tugas dalam pengawasan pemilihan serentak Tahun 2024.

Selain itu juga Kami berkoordinasi terkait penyelengaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2020, serta menyampaikan evaluasi terhadap pengawasan dan pencegahan untuk meminimalisir atau mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh penyelengara serta para peserta pemilu 2024 katanya kepada awak media melalui saluran celulernya

Tambahnya lagi Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek “,Ahmad Rokhani mengatakan dalam Audiensi kemarin Bawaslu juga memberikan beberapa catatan kepada DPRD Kabupaten Trenggalek, adapun catatan – catatan yang disampaikan :,

Pertama “Netralitas ASN dalam pemilihan serentak Tahun 2024 harus menjadi perhatian agar tidak terjadi seperti dalam pemilihan Tahun 2020, karena dari pengawasan Bawaslu diduga masih ditemukannya  ASN yang tidak netra l yang berujung mendapatkan sangsi oleh Komisi ASN “.

Kedua ” Kepatuhan dari para peserta pemilu, partai politik dan calon anggota legislative yang diusung untuk taat pada  regulasi yang telah ditetapkan termasuk keterlibatan beberapa pihak yang dilarang dalam kampanye juga menjadi catatan Bawaslu untuk bahan koordinasi demi upaya pencegahan.

Ketiga ” Keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kampanye hal itu merupakan larangan bagi mereka yang terlibat atau dilibatkan dalam kampanye, sebagai bentuk upaya pencegahan maka itu kemarin Kami melakukan Audensi untuk  koordinasikan.

Keempat ” terkait persiapan Parpol dalam menyusun kepengurusan mulai tingkat DPC, PAC dan Ranting tidak asal comot, sehinga berdampak terhadap yang bersakutan saat mendaftar menjadi penyelenggara pemilu terganjal oleh sebuah aturan karena menjadi pengurus Parpol tidak boleh menjadi penyelengara pemilu.

Yang terakhir ” Parpol agar menyampaikan LADK/LPDK ( laporan pengunaan dana kampanye), hal ini juga Kami sampaikan dalam Audiensi kemarin karena DPRD merupakan referensi dari porpol agar dikemudian hari tidak berdampak terhadap calon legislative terpilih.

Dan yang tidak kalah pentingnya dalam Audiensi kemarin juga Kami sampaikan terkait pengajuan permohonan Anggaran Bawaslu demi menunjang lancarnya kegiatan yang diusulkan sebesar 18,5 miliar namun pengajuan ini sifatnya dinamis, mengingat dalam pemilihan serentak Tahun 2024 ada anggaran shering antara APBD Kabupaten dan Propinsi.

Ketua DPRD Samsul Anam juga menyinggung tentang Dapil saat Audiensi kemarin, namun terkait Dapil telah diatur didalam PKPU nomor 16 Tahun 2017, yang ditetapkan oleh KPU RI secara proporsional dan berkesinambungan yang dijelaskan di pasal 4 PKPU nomor 16 Tahun 2017, pungkasnya. (MJ – Pelitanusantara.com )

  • Bagikan