KUTAI BARAT – Pelita Nusantara
Aktivitas travel dari luar daerah yang masuk hingga ke wilayah kampung Dilang puti kecamatan bentian besar di Kutai Barat mulai memicu keresahan masyarakat lokal. Ketua BUMK setempat, Carles, menyampaikan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal penumpang, tetapi menyangkut penghormatan terhadap masyarakat kampung Dilang puti, khususnya warga Dayak.
Menurut Carles, pihaknya bersama Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) telah menjalankan usaha transportasi travel secara resmi selama kurang lebih tiga tahun. Sistem yang berjalan selama ini mengatur bahwa penumpang dari dalam wilayah kampung Dilang puti menjadi bagian dari aktivitas dan kontribusi BUMK setempat.
Namun, belakangan muncul travel dari luar seperti rute Balikpapan dan Samarinda yang tidak hanya mengantar penumpang, tetapi juga mengambil penumpang dari dalam kampung tanpa koordinasi.
“Kalau hanya mengantar itu tidak masalah. Tapi ketika sudah masuk dan mengambil penumpang dari dalam tanpa komunikasi, itu yang jadi persoalan,” ujar Carles.
Ia menjelaskan, keberadaan titik tertentu seperti di Simpang Kalteng yang menjadi tempat singgah travel luar, semakin memperjelas aktivitas tersebut berjalan tanpa melibatkan masyarakat lokal.
Lebih lanjut, Carles menyoroti sikap sebagian pihak yang dinilai kurang menghargai keberadaan masyarakat kampung. Ia menegaskan, masyarakat Dayak pada dasarnya terbuka, namun tetap mengedepankan etika dan komunikasi.
“Kami ini bukan melarang, tapi minimal ada pemberitahuan atau koordinasi. Itu bentuk saling menghargai. Jangan sampai seolah-olah masuk begitu saja tanpa menghormati masyarakat yang ada,” tegasnya.
Selain itu, persoalan tarif juga menjadi perhatian. Ia menyebut adanya perbedaan harga yang cukup jauh antara travel lokal dan travel luar, yang dinilai dapat merusak keseimbangan usaha masyarakat setempat.
“Kadang mereka ambil penumpang dengan harga lebih murah, lalu langsung kembali ke luar daerah. Sementara kami di dalam justru tidak dapat apa-apa. Ini yang bisa memicu kecemburuan,” jelasnya.
Carles khawatir jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa solusi, maka berpotensi menimbulkan gesekan sosial di kemudian hari.
Ia pun berharap ada kesadaran dari para pelaku usaha travel luar untuk menghormati aturan tidak tertulis di kampung, serta menjalin komunikasi dengan pihak BUMK maupun tokoh masyarakat sebelum beroperasi di dalam wilayah.
“Kami hanya ingin dihargai sebagai tuan rumah di kampung sendiri. Kalau saling komunikasi dan menghormati, tentu tidak akan terjadi masalah,” tutupnya.
