Jakarta-Kurikulum Merdeka disebut sebagai kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, dimana setiap konten pembelajarannya akan lebih maksimal sehingga setiap peserta didik memiliki cukup waktu untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan karakter. Dalam mengimplementasikannya, guru juga memiliki keluasan dalam memilih perangkat ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing peserta didik.
Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran baru 2022/2023 memang sedang berjalan, namun belum terjadi pemerataan dengan berbagai alasan atau konsep pemahaman yang berbada-beda. Yang belum mengimplementasikan Kurikulum Merdeka bukan hanya terjadi pada sekolah-sekolah yang berada dipelosok tanah air, tetapi juga di kota besar pun masih terdapat sekolah yang belum mengimplementasikan kurikulum tersebut.
Dengan demikian, maka tentunya akan menimbulkan berbagai pertanyaan dan polemik di kalangan masyarakat umum mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengadakan Webinar pada, Kamis (21/07/2022), dengan tema “Meluruskan Miskonsepsi Implementasi Kurikulum Merdeka”. Adapun tujuan dari Webinar tersebut adalah untuk meluruskan setiap konsep pemahaman yang berbeda-beda di kalangan masyarakat berkenaan dengn implementasi Kurikulum Merdeka.
Anindito Aditomo atau biasa disapa Nino, selaku Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka hanya memiliki satu prinsip utama yaitu berorientasi kepada peserta didik atau memprioritaskan tumbuh kembang peserta didik secara utuh dalam pengembangan kompetensi dan karakter, Kurikulum Merdeka mendorong dan memudahkan guru untuk berorientasi kepada murid. Misalnya dalam Kurikulum Merdeka fokus kepada materi yang esensial, terdapat jam pelajaran khusus untuk pengembangan karakter, struktur Kurikulum Merdeka lebih fleksibel sehingga bisa beradaptasi dan diterapkan dimasing-masing sekolah sesui dengan konteks dan kebutuhan.
Oleh karena itu, untuk meluruskan miskonsepsi terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka, setidaknya terdapat lima miskonsepsi di kalangan masyarakat luas yang dikemukakan oleh Kemendikbudristek. Berikut akan dijelaskan ke lima miskonsepsi tersebut serta tanggapan dari pihak Kemendikbudristek.
Pertama, “Ganti kurikulum adalah tujuan utama Kemendikbudristek”. Kepala BSKAP dengan tegas menyatakan bahwa ganti kurikulum bukan merupakan tujuan utama dari Kemendikbudristek, karena jika itu menjadi tujuan utamanya maka sekolah atau guru akan sibuk dengan mengurus administratif. Tetapi yang diinginkan adalah melihat Kurikulum Merdeka sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas di sekolah.
Kedua, “Seolah-olah ada arah pengharapan Kurikulum Merdeka yang benar atau salah secara absolut”. Arah Kurikulum Merdeka bukan soal benar dan salahnya secara absolut, tetapi kontekstual. Kurikulum Merdeka bukan untuk terjadinya pemerataan proses pembelajaran diseiap sekolah yang ada di Indonesia, melainkan Kurikulum Merdeka diterapkan di sekolah A akan berbeda dengan Kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah B. Hal demikian dilakukan karena kebutuhan dan karakter dari masing-masing peserta didik terdapat perbedaan, serta fasilitas sekolah yang juga berbeda-beda. Jadi tidak ada salah atau benar secara absolut, kriteria salah dan benar implementasi Kurikulum Merdeka adalah apakah implementasi itu menstimulasi tumbuh kembang karakter dan kompetensi peserta didik atau tidak itu yang paling utama.
Ketiga, “Seolah-olah harus menunggu pelatihan dari pusat dulu sebelum bisa mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka”. Persepsi tersebut merupakan persepsi yang salah, sebab Kemendikbudristek pun sendiri percaya bahwa guru dan sekolah itu bisa mengambil inisiatif untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri. Peran Kemendikbudristek adalah menyediakan perangkat pembelajaran yang dapat digunakan oleh sekolah dan guru secara mandiri untuk meningkatkan kapasitas dan mencoba mengimplementasikan Kurikulum Merdeka berdasarkan konteks masing-masing sekolah. Oleh karena itu, dari Kemendikbudristek tidak mengadakan pelatihan yang seragam karena setiap daerah dimana sekolah itu berada memiliki konteks yang berbeda-beda.
Keempat, “Proses implementasi Kurikulum Merdeka ini seolah-olah bisa instan, jadi sekali ikut pelatihan langsung bisa atau langsung tuntas”. Tidak ada proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara instan, sekali belajar langsung bisa atau tuntas, semuanya butuh proses. Apalagi yang berkaitan dengan proses implementasi kurikulum yang baru untuk mengubah cara kita mengajar. Pasti dalam setiap proses ada jatuh bangunnya, tetapi yang terpenting adalah terus berusaha untuk melakukannya dalam mengimplementasikan sesuai dengan siklus proses pembelajaran.
Kelima, “Kurikulum Merdeka hanya bisa diterapkan di sekolah yang fasilitasnya lengkap”. Pandangan tersebut merupakan pandangan yang keliru, justru di dalam Kurikulum Merdeka lebih fleksibel sehingga bisa diterjemahkan atau bisa dioperasionalkan menjadi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah dimana pun, temasuk sekolah-sekolah di daerah pelosok dan sekolah yang fasilitasnya masih minim atau gurunya belum siap. Kurikulum Merdeka tersebut tetap dapat diterapkan sesuai dengan tingkat kesiapan dan konteks dari masing-masing sekolah. Dengan demikian, maka Kurikulum Merdeka dapat diterapkan dimana pun.
Demikian beberapa miskonsepsi berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka serta tanggapan yang disampaikan oleh pihak Kemendikbudristek. Berdasarkan beberapa poin yang telah dijelaskan tersebut, Kurikulum Merdeka bukan merupakan kurikulum yang tidak dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah sebagaimana yang dimiskonsepsikan. Justru sebaliknya bahwa Kurikulum Merdeka memberikan keluasan bagi setiap sekolah dan guru untuk melaksanakan pembelajaran secara kontekstual. Sekolah atau guru tidak lagi terikat pada satu aturan atau administratisi yang ada, tetapi sekolah akan dengan lebih leluasa untuk mengeksplorasi setiap potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik.
(A. L. Malo)
