Iklan Tri 1536x254

Federasi Buruh Indonesia Kaltara, Tapera Dinilai Memberatkan Pekerja

Kefaspelita
Jzd0jni4iwka25u
Img 20241215 Wa0122
Spread the love

Tanjung Selor – Kebijakan pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai sejumlah respon menolak. Meskipun telah ditekan oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, namun sejumlah kalangan menolak kebijakan tersebut.

Salah satu penolakan datang dari Provinsi Kaltara melalui Federasi Buruh Indonesia (FBI) Provinsi Kaltara. Ketua DPW FBI Kaltara, Haposan Situmorang mengatakan, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mempersiapkan kepemilikan rumah, namun pihaknya tetap akan menolak kebijakan tersebut.

Pihaknya secara tegas, meminta kepada pemerintah untuk segera membantalkan program bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah pertama hingga renovasi tersebut. “Kita menolak kebijakan itu. Menurut kami, kebijakan itu harus ditolak secara permanen, katanya.

Penolakan DPW FBI Kaltara, kata dia bukan tanpa dasar. Salah satu poin yang di tolak dalam kebijakan Tapera ini, pihaknya menilai jiha pemerintah kurang massif dalam mensosialisasikan tentang kebijakan Tapera. Meskipun ada beberapa program pemerintah yang bersifat gotong royong, namun sayangnya, masih banyak yang mempertanyakan mengapa dana yang digunakan harus berasal dari pekerja.

“Kita nilai, dana untuk program ini seharusnya dari pemerintah. Bukan malah dari pekerja,” tegasnya.

Dia menduga, program ini menjadi salah satu bagian daripada bisnis yang dijalankan oleh pemerintah. Dikarenakan, peraturan ditetapkan sebagai kebijakan namun penganggaran diambil dari hak pekerja. Sehingga ia menilai, beban pekerja semakin bertambah bukan malah memberikan solusi bagi pekerja.

Dengan muncul tapera ini sangat dirugikan bagi pekerja atau buruh. Mereka juga menyesalkan, banyak swasta membangun perumahan yang bersubsidi namun bagi pekerja sangat sempit berpeluang untuk mengajukan perumahan.

“Munculnya (kebijakan) tapera ini, hanya membebani pekerja. Bukan memberikan solusi. Tapera tidak menjamin bahwa seluruh pekerja berpeluang untuk memiliki perumahan,” bebernya.

Apalagi, untuk mengikuti pemenuhan kriteria daripada kebijakan itu sangat sulit. Ditambah lagi, kebijakan taper aini terkesan memaksa para pekerja untuk menaati aturan yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh semua pekerja.

“Ini berpotensi akan menimbulkan kerugian bagi pekerja. Bertentangan dengan prinsip kebebasan yang seharusnya diterapkan pada semua pekerja, yang pada akhirnya merugikan pekerja yang berada di kelompok yang kurang beruntung,” pungkasnya. (RAMLAN)

Tinggalkan Balasan

Iklan Tri 1536x254
error: Coba Copy Paste ni Ye!!