Ketua GNPP Aceh Desak Penegakan Hukum Tegas Jika Dugaan Penyimpangan Program MBG Terbukti
Banda Aceh – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Nasional Patriot Pancasila (GNPP) Indonesia Maju Prabowo-Gibran Provinsi Aceh, Teuku Indra Yoesdiansyah, SKM., S.H., menyampaikan keprihatinannya terhadap munculnya dugaan persoalan tata kelola dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis (4/6/2026), Teuku Indra menilai bahwa apabila terdapat pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melakukan tindak pidana korupsi dalam program tersebut, maka proses hukum harus ditegakkan secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, Program MBG merupakan investasi besar negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan generasi masa depan melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak.
“Program ini menyentuh langsung kepentingan rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jika ada penyimpangan, maka harus diusut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Teuku Indra.
Ia mengaku memiliki komitmen kuat dalam mendukung berbagai program pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebagai Ketua Relawan Prabowo-Gibran Provinsi Aceh, Teuku Indra menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan sosial terhadap implementasi berbagai program pemerintah di daerah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
“Kami akan ikut mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah di Aceh. Tujuannya agar program yang dirancang untuk kesejahteraan rakyat benar-benar berjalan sesuai harapan dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu,” katanya.
Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kualitas fasilitas pendukung dan standar penyediaan makanan dalam program MBG agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, kualitas makanan, sanitasi, hingga sistem pengawasan harus menjadi perhatian serius agar tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara maksimal.
“Kami berharap seluruh pelaksana program di daerah bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Program yang baik harus didukung tata kelola yang baik pula,” tambahnya.
Terkait informasi mengenai evaluasi dan penataan kembali struktur kelembagaan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), Teuku Indra menyatakan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan serta memastikan seluruh program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran negara agar tetap berada pada jalur yang benar.
“Yang terpenting adalah memastikan keadilan hukum ditegakkan dan uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai proses peradilan yang berlaku,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Teuku Indra menyampaikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai program nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Jurnalis: Jihandak Belang
Sumber: Tgk Indra
