AMI Ancam Gelar Aksi di DPRD Surabaya dan Kantor PKB, Desak Dugaan Penyunatan Dana Reses Diusut
Surabaya – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) berencana menggelar aksi demonstrasi di Kota Surabaya menyusul mencuatnya dugaan penyunatan dana reses anggota DPRD Kota Surabaya yang belakangan menjadi perhatian publik.
Aksi tersebut direncanakan akan berlangsung di depan Kantor DPRD Kota Surabaya dan berlanjut ke Kantor DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur serta Kantor DPC PKB Surabaya. AMI menyatakan langkah tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar persoalan yang berkembang mendapat perhatian serius.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., mengatakan pihaknya meminta adanya transparansi terkait pengelolaan dana reses yang diperuntukkan bagi masyarakat.
“Jika benar terdapat pemotongan dana yang seharusnya diterima masyarakat, maka hal itu harus dijelaskan secara terbuka dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Baihaki dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, dana reses merupakan anggaran yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, AMI mendesak agar seluruh pihak yang berkepentingan memberikan klarifikasi dan membuka informasi kepada publik.
Selain berencana menggelar aksi di DPRD Kota Surabaya, AMI juga akan mendatangi kantor DPW PKB Jawa Timur dan DPC PKB Surabaya untuk meminta partai melakukan evaluasi terhadap kadernya apabila nantinya terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara objektif. Jika memang terbukti ada penyimpangan, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” kata Baihaki.
AMI juga mendorong aparat penegak hukum serta instansi pengawasan untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana reses guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara maupun hak masyarakat.
Menurut organisasi tersebut, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Hingga berita ini disusun, pihak anggota DPRD yang disebut dalam dugaan tersebut maupun pengurus Fraksi PKB DPRD Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang berkembang maupun rencana aksi yang akan dilakukan oleh AMI.
Berita ini akan diperbarui apabila terdapat penjelasan atau klarifikasi dari pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi.
Penulis: Jihandak Belang
Sumber: Sang Revolusioner :::
