Sejumlah LSM se kota Bogor Ancam Gugat Walikota Bogor Soal Ganjil Genap

KOTA BOGOR – PELITANUSANTARA.COM | Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bogor berencana akan menggugat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait dengan kebijakan penerapan sistem ganjil genap di wilayahnya.

Kebijakan tersebut dinilai gagal mengurangi penyebaran covid-19 malah membuat roda perekonomian masyarakat semakin terpuruk.

LSM tersebut adalah LBH 1201, LBH Bogor, LPHB, LSM Takaran, PPJNA 98, Dekopinda Kota Bogor), dan Bogor Executive Watch.

Zentoni selaku eksekutif LBH Bogor mengatakan hal tersebut saat menggelar jumpa pers di salah satu cafe yang ada di Kota Bogor, Jumat (19/2/2021).

Menurut Zentoni, ada dua poin pertimbangan hasil kajiannya terhadap diberlakukannya ganjil genap ini.

Yang pertama, kata dia, apakah ada kajian terhadap kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat Kota Bogor itu sendiri. Yang kedua, lanjutnya, apakah program ini relevan dengan tujuan utamanya untuk mengurangi angka kasus positif covid-19.

“Sedang kami pelajari dasar hukum dari ganjil genap ini, bagaimanapun negara kita ini negara hukum. Kami sepakat untuk menggugat walikota terhadap kebijakan ini,” tegas Zentoni kepada awak media

Di tempat yang sama, Eko Octa dari PPJNA ’98 mengatakan penanganan covid-19 di seluruh Indonesia sudah jelas tertulis di Instruksi Mendagri No 03 Tahun 2021 yang mengharuskan setiap daerah di Indonesia melaksanakan PPKM dengan memerhatikan zonasi sampai ke tingkat terkecil. Sedangkan yang terjadi di Kota Bogor tidak pernah ada sosialisasi PPKM hingga ke tingkatan RT, hanya ada sosialisasi pemberlakuan ganjil genap saja.

“Saya menduga ada unsur politis dari Walikota Bogor dalam pemberlakuan ganjil genap ini,” tuduh Eko yang juga mantan aktivis mahasiswa 98 ini.

Ditegaskan Eko, pemberlakuan ganjil genap dinilai sebagai langkah yang salah yang diambil oleh walikota, dimana seharusnya fokus utamanya adalah menuntaskan covid bukannya malah mematikan perekonomian Kota Bogor. Malahan, lanjutnya, walikota telah gagal menjalankan pemulihan ekonomi nasional untuk di daerah.

Lebih lanjut Eko mengatakan, keterkaitan antara pemberlakuan ganjil genap dengan penurunan covid pun diragukan. Pasalnya di lapangan sebenarnya yang berkurang hanya penggunaan kendaraan pribadi namun protokol kesehatan di angkutan umum menjadi longgar.

Hal senada juga dikatakan Ferdi dari LBH 1201. Lembaganya sepakat seharusnya Pemkot Bogor sebelum mengambil kebijakan tersebut harus melalui kajian dan sosialisasi secara intensif terkait PPKM kepada masyarakat hingga di pinggiran Kota Bogor. Sosialisasinya pun disampaikan dengan cara bahasa sederhana sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

Dari Bogor Executive Watch, Fernando Silalahi mengaku masih menjumpai masyarakat yang masih meragukan kebijakan tersebut efektif atau tidak. Pertanyaan yang berkembang terkait dasar hukum hingga tujuan diberlakukannya denda atas ganjil genap itu. Masyarakat meminta kebijakan sistem ganjil genap agar ditinjau kembali oleh Pemkot Bogor. (Agus Togu/PN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *