PPMK Laporkan Novel Baswedan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN ke Kemenpan-RB

JAKARTA – PELITANUSANTARA.COM |Wakil Ketua Umum (Waketum) Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas (PPMK) Joko Priyoski di dampingi Sekjen PPMK, Lisman Hasibuan dan Tim Kuasa Hukum menyambangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) untuk memberikan surat laporan terkait dugaan pelanggaran kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (19/2/21).

Waketum PPMK Joko Priyoski menuturkan, bahwa kehadirannya bersama timnya hari ini untuk memberikan laporan terkait cuitan Novel Baswedan sebagai penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di twitter. Dimana, Novel dinilai menyebarkan hoaks dalam cuitannya soal kematian Maaher Al-Thuwailibi alias Ustad Maaher di Rumah Tahanan Mabes Polri.

‚ÄúDiduga telah mendiskreditkan Institusi lain dan itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 tentang pembinaan jiwa korps dan kode Etik ASN,‚ÄĚ ujar Joko Priyoski, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/2/21).

Dalam hal ini, Joko mendesak Menpan RB Tjahjo Kumolo untuk menindak lanjuti Laporan PPMK dan memeriksa serta membentuk Majelis Etik yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

‚ÄúKami (PPMK) berharap juga agar Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK, red) dibubarkan saja, karena itu salah satu bentuk makar yang tersembunyi. Dimana WP KPK tidak ada landasan konstitusinya‚ÄĚ tegasnya.

lanjutnya, perlu diketahui bahwa di semua Lembaga Negara telah ada Wadah Internal Pengawas Pegawai yaitu Inspektorat Jendral di masing-masing lembaga.

‚ÄúKami juga menyesalkan Deputi Penindakan KPK Karyoto yang mengeluarkan statement Pasang Badan untuk Novel Baswedan sementara Pimpinan KPK belum mengeluarkan statement tersebut,‚ÄĚ ungkap Joko.

Di akhir, Joko Priyoski menuturkan, laporan PPMK ke Bareskrim Polri dan Kemenpan RB terkait cuitan Novel Baswedan sudah jelas kepada pribadi bukan kepada lembaga. Dirinya pun meminta agar jangan jadikan KPK menjadi LSM.

‚ÄúPertanyaan kami, apa maksud dari kata Pasang Badan dari penindakan tersebut, apa mewakili Lembaga atau Pribadi,‚ÄĚ tandasnya (DM/PN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *