SUMENEP – Kasus dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di Sumenep memasuki babak krusial yang menguji integritas penegak hukum. Lebih dari sepekan setelah penggerebekan dua mobil pick up bermuatan puluhan jeriken solar ilegal di Jalan Arya Wiraraja (6/11/2025), Polres Sumenep memilih membisu. Keheningan ini bukan hanya mengundang tanda tanya, tetapi juga memicu gelombang kemarahan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.
Alih-alih memberikan kejelasan, Polres Sumenep justru menciptakan ruang hampa informasi yang diisi oleh spekulasi dan dugaan liar. Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah ada kekuatan besar yang sengaja menghalangi pengungkapan kasus ini? Apakah ada oknum-oknum tertentu yang merasa “terlindungi” sehingga penyidikan berjalan lambat dan tidak transparan?
“Masyarakat mendengar ada kemungkinan intervensi dari oknum tertentu. Jika benar ada hal seperti itu, tentu bisa berdampak pada proses penegakan hukum,” ujar seorang warga dengan nada khawatir, mencerminkan sentimen yang berkembang di tengah masyarakat.
Seorang tokoh masyarakat bahkan menyoroti keberadaan “sosok non-aparat” yang kerap terlihat di lokasi distribusi solar subsidi. “Ini masih dugaan, tapi perlu diselidiki. Siapa mereka? Apa hubungannya dengan kasus ini?” tanyanya retoris.
Ketidakmampuan Polres Sumenep memberikan informasi yang jelas dan akurat telah menciptakan jurang pemisah antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Kepercayaan publik terkikis, dan muncul kekhawatiran bahwa kasus ini akan “menguap” begitu saja, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.
Tokoh pemuda Pragaan dengan nada kecewa menyatakan, “Kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Aparat harus transparan dan akuntabel. Jangan sampai masyarakat merasa dipermainkan.”
Para aktivis bahkan mengancam akan melaporkan kasus ini ke Bidpropam Polda Jatim jika tidak ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan bentuk protes terhadap lambatnya penanganan kasus dan upaya untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.
“Ini momentum bagi aparat untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas mafia BBM. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang karena kasus ini,” tegas seorang aktivis lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Polres Sumenep masih menemui jalan buntu. Sikap bungkam ini semakin memperkuat dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan. Masyarakat Sumenep menuntut kejelasan, bukan janji palsu. Mereka menginginkan keadilan, bukan impunitas. Pertanyaannya, mampukah Polres Sumenep keluar dari jebakan “mafia solar” dan membuktikan diri sebagai penegak hukum yang berintegritas? Atau justru memilih menjadi bagian dari masalah dan mengkhianati kepercayaan masyarakat?
YS
