Tentang Penanggulangan Bencana

Pelitanusantara.com | Pada tanggal 20 Februari 2021, beberapa titik lokasi di Jakarta terjadi banjir, namun demikian masyarakat diharapkan tidak panik dan sebaiknya memastikan haknya terpenuhi disaat terjadi banjir. Banjir dalam UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) merupakan bencana alam.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU 24/2007

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

Selain itu dalam UU 24/2007 disebutkan Tanggung Jawab dan Wewenang dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 5).

Dalam tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut dalam UU 24/2007 adalah penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum ( Pasal 6)

Lalu apa saja hak masyarakat yang dimaksud?

Pasal 26

Setiap orang berhak:

a.mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) etiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Namun tentunya perlu diperhatikan juga Kewajiban Masyarakat dalam Pasal 27 UU 24/2007

Pasal 27

Setiap orang berkewajiban:

menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan

memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Pemenuhan hak masyarakat diatas terkait erat dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 tahap yaitu : prabencana, saat tanggap darurat; dan pasca bencana (Pasal 33).

Saat sedang terjadi banjir diperlukan tanggap darurat. Dalam Pasal 1 angka 10 UU 24/2007, Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Adapun tanggap darurat meliputi :

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

penentuan status keadaan darurat bencana;

penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

pemenuhan kebutuhan dasar;

pelindungan terhadap kelompok rentan; dan

pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

           (Pasal 48 UU 24/2007)

Kemudian, juga perlu dipahami apabila timbul sengketa dalam penyelanggaraan

penanggulangan bencana dapat merujuk Pasal 74 UU 24/2007 yaitu

Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat dan apabila tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan. (Tri/PN)

Penulis : Johan Emanuel,SH.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *