Mamberob Yosephus Rumakiek: Papua Barat Sering dilupakan

 

Pelitanusantara.com Sejak 2001 hingga 2021 ini, Otonomi Khusus Pulau Papua sudah 20 tahun. Meskipun sudah 20 tahun berjalan Otsus, masih tetap saja ada yang pro dan kontra Otsus. Banyak kalangan mengusulkan agar ada evaluasi yang komprehensif terkait Otsus yang sudah dijalankan selama ini. Saat ini perpanjangan Otsus Papua dan Papua Barat untuk 20 tahun ke depan atau hingga 2041 masih sedang berproses.

Mamberob Yosephus Rumakiek, Anggota DPD RI dari Papua Barat, menyampaikan bahwa tidak jaran dirinya menemukan dalam diskusi-diskusi atau rapat, bahkan dalam rapat pemerintah, sering melupakan Papua Barat, yang selalu sering disebut adalah Papua. “Padahal Pulau Papua ada dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Lebih sering membahas Papua dari pada Papua Barat”, ungkapnya.

Mamberob menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber pada webinar Pewarna Indonesia dengan tema “Kesejahteraan Papua Dalam Kerangka Otsus” pada Jumat (26/03/2021). Selain Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si., M.Kesos, Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat, hadir juga narasumber lainnya, yaitu Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Dr. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si., Tenagah Ahli Utama KSP, Dr. Ir. Anton Tarigan, MBA, Pemerhati Pembangunan Sosial Kemasyarakatan Papua.

Hadir juga para penanggap, yaitu; Dr. Herry Saragih, Sekjend Senkrisindo dan Dwi Urip Premono, Penulis Buku Papua dan  Direktur Pusat Kajian dan Pelatihan Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Moderator webinar adalah Ashiong P. Munthe, Litbang Pengurus Pusat Pewarna Indonesia.

Kembali pada penjelasan Mamberob “bahwa tidak banyak kewenangan yang diberikan kepada DPD untuk mengawasi dana Otsus di Papua maupun Papua Barat, karena terkait dana Otsus, disendirikan di dalam undang-undang yang ada lainya”.

Kata Mamberob, “Perlu ada sinergi antara lembaga negara, baik pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat dalam menjalankan dan mendukung pembangunan di Papua melalui Otsus”.

Mamberob menegaskan bahwa “Perlu ada transparansi terkait anggaran pembangunan di Pulau Papua. Dana pembangunan bukan hanya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia. Masih ada dari lembaga kementerian lainnya terkait dana Otsus, misalnya dana Otsus dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan untuk membangun Papua” tuturnya.

Menurut Mamberob masih ada Undang-undang (UU) yang tupang tindih dengan UU Otsus. “Pemerintah Papua dan Papua Barat, sering terbentur dengan kewenangan Undang-Undang” papar Mamberob.

Lebih lanjut dijelaskan “Saat melaksanakan tugas amanat Undang-undang Otsus, namun ada kewenangan lain yang bisa menabrak kewenangan Undang-undang Otsus. Dengan demikian, kepala daerah memiliki kewenangan yang terbatas tidak bisa menjangkau seluruh amanat yang ada di dalam UU Otsus”.

Mamberob heran bisa demikia, “Kita heran, mengapa UU Khusus bisa digeser oleh UU lain?”. “Saat pemerintah daerah mau menerapkan UU Otsus, pemerintah pusat, bisa menggunakan UU Pemda untuk mengesampingkan UU Otsus”, keluhnya.

Budi Arie Setiadi menjelsakan bahwa dana Otsus setiap tahun meningkat.  “Dana Otsus yang kini terbagi menurut Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur, terus meningkat sepanjang tahun. Dana 2020 hampir 2 kali lipat dari tahun 2013”. “Peningkatan lebih tinggi pada dana tambahan infrastruktur. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik lebih tinggi daripada DAK Non Fisik”, jelasnya.

Budi juga menyampaikan bahwa “perhatian pemerintah pusat terhadap Papua sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui tingginya dana transfer ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Peningkatan terbesar ada pada dana Desa yang mencakup 10% dari keseluruhan dana transfer ke Papua, bahkan 81% dari dana Otsus”.

Menurut Anton Tarigan,untuk “menyelenggarakan pembangunan di Pulau Papua tidak mudah, karena keragaman suku, budaya dan wilayah”.

Anton juga mengajukan pertanyaan, “Apakah sudah ada evaluasi yang dilakukan secara comprehensive? Sehingga ada basis data yang bisa dipakai dalam membuat keputusan-keputusan terkait Otsus”.

Anton menyodorkan dua pertanyaan, yaitu “jikalau setuju dengan Otsus, maka bagaimana mengelola dana Otsus dengan lebih baik, sehingga menjawab persoalan utama yang dibutuhkan orang Papua? Jikalau tidak setuju dengan Otsus, bagaimana memenuhi anggaran pembangunan, tanpa mengorbankan prioritas pembangunan? Tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi dana Otsus sangat besar untuk Pulau Papua”, katanya.

Mamberob Yosephus Rumakiek, Anggota DPD RI dari Papua Barat, menyampaikan bahwa sering dalam diskusi-diskusi atau rapat, bahkan dalam rapat pemerintah, sering melupakan Papua Barat, yang selalu sering disebut adalah Papua. Padahal Pulau Papua ada dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat.

Ali Mochtar Ngabalin, menyampaian apresiasi dan rasa senangnya, “senang kalau Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia bisa memfasilitasi diskusi”.

Otsus ini, menurut Ngabalin, “sangat strategis dalam rangka memberikan pelayanan dan akselerasi pembanguna dan pemberdayaan di tanah Papua”.

Lanjutnya, “Pemberdayaan SDM di tanah Papua sangat penting. Untuk membangun SDM bagi anak-anak Papua, tidak bisa dengan yang lain, harus melalui Pendidikan. Pendidikan menjadi hal yang penting dalam rangka Otsus”.

Tanggapan dari Herry Saragih selaku Sekjend Senkrisindo, “Bagaimana menyiasati sinode-sinode yang ada di Papua, karena hampir seluruh sinode menolak untuk Otsus?”. “Mengapa sampai terjadi penolakan terhadap Otsus oleh gereja, apakah karena wilayahnya dipilih-pilih untuk digelontorkan dana, sehingga tidak merata”, ucap Herry.

Herry juga bertanya “Mengapa Papua menjadi wilayah termiskin, padahal dana Otsus selama 20 tahun ini bisa mencapai ratusan Triliun?”, Lalu Herry menyarankan “Perlu ada audit dari pemerintah pusat agar seimbang terhadap yang pro menolak Otsus”. Lebih lanjut disampaikan “Pihak yang menolak Otsus hak-haknya tetap harus dibela. Dana yang digelontorkan sangat besar, namun tidak terlalu terasa hasilnya”, pukasnya.

Dwi Urip Premono, selaku Direktur Pusat Kajian dan Pelatihan Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, mengatakan “Sasaran Otsus adalah kesejahteraan Papua”, ungkapnya. Lebih lanjut disampaikan, “Kesejahteraan Papua dimulai dari faktor kepemimpinan”, terang Dwi.

Lebih lanjut Dwi menyodorkan pertanyaan, “apakah sistem pemilihan yang ada sekarang di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah bisa menghasilkan pemimpin yang ideal?”. Pemimpin di Papua da Papua Barat harus mempunyai kemapuan untuk menguasai, mengelola dan mengendalikan seluruh wilayah di Tanah Papua. (Ashiong P. Munthe, Banten – /Pelitanusantara.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *