Oleh: Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas), Jurnalis Pewarna Indonesia & Bocah Bekasi Utara, Pemred Pelitanusantara.com
BEKASI — Genap satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe mulai menunjukkan arah kepemimpinan yang terukur: memperkuat pelayanan publik, mendorong pembangunan berbasis lingkungan, dan menata ulang birokrasi.
Sejumlah program telah berjalan. Sebagian mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun di balik itu, realitas di lapangan masih menyimpan satu fakta yang tidak bisa dihindari: Bekasi belum sepenuhnya keluar dari persoalan lama.
Dalam satu tahun pertama, Pemerintah Kota Bekasi menggulirkan sejumlah program prioritas yang menyentuh level paling bawah.
Program dana Rp100 juta per RW menjadi kebijakan strategis dalam memperkuat pembangunan berbasis komunitas. Skema ini memberi ruang bagi warga untuk menentukan kebutuhan lingkungannya sendiri—mulai dari pengelolaan sampah hingga kegiatan sosial.
Di saat yang sama, peningkatan insentif RT dan RW dilakukan sebagai bentuk penguatan peran aparatur lingkungan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan publik.
Pada sektor kesehatan, Pemkot Bekasi mengoptimalkan layanan melalui puskesmas di tingkat kelurahan, guna memastikan akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin dekat dan merata.
Sementara itu, rotasi puluhan pejabat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah serta mempercepat kualitas pelayanan publik.
Langkah-langkah ini menunjukkan satu hal: pemerintahan berjalan dengan arah dan desain yang jelas.
Berdasarkan survei terhadap 800 responden warga Kota Bekasi, tercatat 72,02 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja awal Tri Adhianto–Abdul Harris Bobihoe, terutama pada sektor pelayanan publik, pendidikan, dan layanan sosial.
Sebagai jurnalis, saya melihat angka ini sebagai modal sosial yang penting.
Namun harus ditegaskan—ini bukan garis akhir.
Masih ada sekitar 27,98 persen warga yang belum puas, dan angka ini cukup besar untuk menjadi alarm bahwa pekerjaan belum selesai.
Kepuasan publik tidak boleh berhenti sebagai angka, tetapi harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup yang nyata.
Di tengah capaian program, persoalan klasik masih menjadi bayang-bayang yang belum sepenuhnya hilang.
Banjir masih terjadi di sejumlah wilayah ketika hujan deras mengguyur. Warga masih menunggu solusi permanen, bukan sekadar penanganan darurat.
Infrastruktur jalan yang rusak di beberapa titik juga belum tertangani secara merata, berdampak langsung pada mobilitas masyarakat.
Sementara itu, revitalisasi pasar tradisional dan pengelolaan sampah di Bantargebang masih membutuhkan langkah yang lebih progresif dan terukur.
Ini adalah pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda.
Sebagai kota yang plural, Bekasi relatif mampu menjaga stabilitas sosial. Namun ke depan, tantangannya lebih besar:
toleransi tidak cukup dijaga—tetapi harus diinstitusikan.
Artinya, nilai kesetaraan harus hadir dalam kebijakan konkret, bukan hanya dalam narasi.
Di sinilah sektor pendidikan menjadi sangat penting.
Saya menegaskan—sudah saatnya Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dan berani:
menghadirkan dan memastikan ketersediaan guru agama sesuai keyakinan peserta didik di seluruh sekolah negeri.
Ini bukan isu kecil.
Ini adalah soal hak konstitusional warga negara.
Setiap anak di Bekasi berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya, tanpa diskriminasi dan tanpa merasa menjadi “yang berbeda”.
Pelaksanaannya harus berada di bawah koordinasi dan pengawasan langsung Pemerintah Kota Bekasi, berbasis data riil, dan dijalankan secara konsisten.
Jika ini dilakukan, maka Bekasi tidak hanya membangun kota—
tetapi membangun keadilan.
Satu tahun pertama adalah fase fondasi.
Namun memasuki tahun kedua, publik akan menuntut lebih:
- Program harus berdampak nyata
- Masalah harus diselesaikan, bukan dikelola
- Toleransi harus dihadirkan dalam sistem, bukan sekadar slogan
Sebagai jurnalis, sekaligus bocah Bekasi Utara, saya melihat kota ini dengan harapan yang sederhana tapi kuat:
Bekasi harus menjadi kota yang tidak hanya maju, tetapi juga adil bagi semua.
Tri–Harris sudah memulai.
Fondasi sudah dibangun.
Kini pertanyaannya tinggal satu:
apakah kepemimpinan ini berani melangkah lebih jauh—untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal, termasuk dalam hal keyakinan dan pendidikan?
Jika jawabannya ya,
maka Bekasi tidak hanya akan tumbuh—
tetapi akan menjadi kota yang bermartabat.
