Jakarta,Pelitanusantara.com – Pemerintah mempercepat proses pencairan Dana Desa di tahun 2020. Sebanyak Rp 72 triliun Dana Desa dipercepat masuk ke desa, langsung dari rekening negara ke rekening desa. Bahkan, sebanyak 40 persen Dana Desa dicairkan pada tahap pertama di Januari 2020 ini.
Alokasi Dana Desa Sulut Capai RP 1,24 Triliun
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, pemerintah pada 2020 ini memang telah mengubah skema penyaluran Dana Desa menjadi 40:40:20, yaitu pencairan di tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen. Sebelumnya, skema penyaluran Dana Desa yaitu 20:40:40.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan, percepatan pencairan Dana Desa ini dibutuhkan agar segera menghasilkan manfaat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pencairan Dana Desa mulai dilakukan pada Selasa (28/1/2020). Hingga Rabu (29/1/2020) siang, Dana Desa sudah cair di lebih dari 8.000 desa.
“Presiden sangat komit dengan pencairan Dana Desa di 2020 ini untuk mengantisipasi berbagai macam kondisi ekonomi global. Salah satu pendekatan yang digunakan Presiden adalah melalui penguatan ekonomi desa, sehingga proses pencairan Dana Desa ini dipercepat,” kata Abdul Halim Iskandar usai teleconference dengan pimpinan daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di daerah, hingga kepala desa yang sukses mencairkan dana desa awal tahun, di gedung Kementerian Desa PDTT, di Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Dana Desa Bisa Digunakan untuk Tanggap Bencana
Saat melakukan teleconference, Menteri Desa juga menekankan agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi desa-desa, antara lain melalui program padat karya yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi warga-warga desa.
“Dana Desa ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya, utamanya pada tahap awal ini untuk kegiatan padat karya. Ini suatu bentuk program pembangunan yang melibatkan seluruh warga desa. Barang yang digunakan diupayakan dari desa, sehingga uangnya berputar di desa dan bisa menggerakkan ekonomi desa. Bayangkan bila ekonomi di 74.900 desa bergerak semua, situasi ekonomi akan tertangani dan terkendali dengan baik, meskipun ekonomi global sedang kurang menguntungkan,” kata Abdul Halim.
Menteri Desa juga mengingatkan agar tidak ada yang menyelewengkan Dana Desa atau melakuan tindak korupsi. Untuk desa-desa yang sudah memiliki infrastruktur internet yang baik, penggunaan Dana Desa juga didorong menggunakan cara non tunai.
Masih Ada 171 Desa Tertinggal di Provinsi Bengkulu
“Saat ini masih kita himbau, tetapi nantinya akan kita wajibkan untuk menggunakan cara non tunai. Misalnya saja untuk masyarakat desa yang bekerja di kegiatan padat karya, upahnya juga dibayarkan melalui rekening bank. Bila nantinya sudah non tunai semua, pertanggungjawabannya akan menjadi lebih mudah dan transparan,” kata Abdul Halim.
Di sisi lain, penggunaan Dana Desa dengan pendekatan non tunai ini juga diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di desa.
“Ini tentu akan membantu mempercepat inklusi keuangan di Indonesia yang belum terlalu maksimal. Semakin kenal dengan dunia perbankan, tentunya akan memberikan kemudahan akses ke perbankan. Bukan hanya untuk urusan pencairan Dana Desa, tetapi juga terbuka akses untuk mendapatkan misalnya permodalan pengajuan kredit mikro dan sebagainya,” ujar Abdul Halim. (Pelitanusantara.com)
