TANGERANG, Banten – Di tengah hiruk pikuk pembangunan infrastruktur yang terus menggeliat di Kabupaten Tangerang, Lembaga Studi Ilmu Hukum Indonesia Bersatu (LESIM) memberikan sorotan tajam terhadap rampungnya pembangunan Jembatan Cipasilian di Kecamatan Kronjo. Ketua Umum LESIM, Mursalin, tak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga menyampaikan pesan kritis terkait pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. (Rabu, 1 Oktober 2025)
Apresiasi untuk Kinerja, Kritik untuk Pemerataan
Mursalin memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Tangerang atas selesainya proyek Jembatan Cipasilian. Menurutnya, keberhasilan ini adalah bukti nyata kinerja positif Kepala Dinas Bina Marga dan SDA, H. Iwan Firmansyah, dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat.
“Kami dari LESIM menilai pembangunan jembatan ini tidak hanya memperlancar akses masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkeadilan,” ujarnya kepada awak media.
Namun, di balik pujian tersebut, terselip kritik tajam terkait pemerataan pembangunan. Mursalin menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terfokus pada wilayah-wilayah tertentu saja, tetapi harus merata di seluruh Kabupaten Tangerang.
Manfaat Nyata, Harapan untuk Wilayah Lain
Mursalin mengakui bahwa terbangunnya jembatan yang menghubungkan Desa Pasilian dengan Desa Pagedangan Udik ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah bersama pelaksana proyek CV. Andalan Bersama dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“LESIM berharap pembangunan infrastruktur semacam ini terus diperluas di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang agar semakin banyak masyarakat yang merasakan dampaknya,” tandasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi tuntutan bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur. LESIM berharap agar pembangunan Jembatan Cipasilian ini menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan di seluruh Kabupaten Tangerang, sehingga tidak ada lagi wilayah yang merasa terpinggirkan.
Komentar Pengamat: Pembangunan Harus Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Pengamat kebijakan publik, Dr. Anita Sari, memberikan komentarnya terkait sorotan LESIM terhadap pembangunan di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang harus berbasis pada kebutuhan masyarakat dan memperhatikan prinsip pemerataan.
“Pemerintah daerah harus melakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah. Jangan sampai ada wilayah yang merasa dianaktirikan karena kurangnya perhatian dari pemerintah,” ujarnya.
Dr. Anita juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan, sehingga pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
LESIM: Kawal Terus Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat
LESIM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan di Kabupaten Tangerang. Lembaga ini akan terus memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah, serta mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan agar berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Kami akan terus menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, Kabupaten Tangerang dapat menjadi daerah yang maju dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya,” pungkas Mursalin.
(SB)
