Rizwan: Rakyat Susah, Pemkab Bogor Malah Siapkan Rp11 Miliar untuk Tanam Rumput
Bogor — Di tengah isu gagal bayar dan defisit anggaran yang masih membayangi Pemerintah Kabupaten Bogor, rencana belanja daerah kembali menuai kritik tajam. Kali ini sorotan tertuju pada proyek penataan taman dengan nilai anggaran yang dinilai tidak masuk akal di tengah kondisi fiskal yang sedang tertekan.
Berdasarkan data pada sistem SIRUP LKPP, tercantum paket pekerjaan Belanja Modal Taman (Penataan Lapangan Tegar Beriman) dengan pagu anggaran mencapai Rp11.161.988.000. Proyek tersebut berada di bawah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan direncanakan melalui mekanisme tender pada tahun anggaran 2026.
Rencana tersebut langsung menuai kritik dari Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto. Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya sensitivitas pemerintah daerah terhadap kondisi riil masyarakat.
“Di saat Pemkab Bogor bicara defisit dan gagal bayar, justru muncul anggaran belasan miliar untuk penataan taman. Ini ironis dan menyakiti rasa keadilan publik,” kata Rizwan, Jumat (16/1/2026).
Menurut Rizwan, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor masih jauh dari kata pulih. Masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi masih menjadi realitas sehari-hari bagi banyak warga, namun tidak tercermin dalam arah kebijakan anggaran.
“Rakyat masih banyak yang kesulitan kerja, UMKM belum pulih, bantuan sosial terbatas. Tapi yang diprioritaskan justru proyek estetika. Ini logika anggaran yang perlu dipertanyakan secara serius,” ujarnya.
Ia menilai, alokasi anggaran besar untuk proyek yang tidak bersifat mendesak berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Rizwan menyebut, ruang hijau memang penting, namun bukan prioritas utama ketika kebutuhan dasar warga belum terpenuhi.
“Ruang hijau itu penting, tapi bukan dengan cara menghabiskan Rp11 miliar saat rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat butuh kerja, butuh makan, bukan rumput mahal,” tegasnya.
Rizwan juga menekankan bahwa kondisi defisit seharusnya menjadi momentum bagi Pemkab Bogor untuk melakukan pengetatan belanja, evaluasi menyeluruh atas skala prioritas, serta menunda proyek-proyek yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
NGO Kabupaten Bogor Bersatu mendesak agar Pemkab Bogor dan organisasi perangkat daerah terkait membuka secara transparan dasar perencanaan anggaran tersebut, sekaligus memastikan bahwa APBD benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar membiayai proyek simbolik yang minim dampak sosial.
“Kalau kondisi keuangan daerah sedang sakit, kebijakan anggaran juga harus ikut disembuhkan. Jangan justru memperparah keadaan,” pungkas Rizwan.
Sumber: David Malau
Jurnalis: Romo Kefas
