Mafia Minyak dan Tambang Ilegal di Aceh Disorot, Komitmen Penegakan Hukum Dipertanyakan
Banda Aceh – Dugaan maraknya praktik distribusi bahan bakar minyak (BBM) ilegal yang disebut menjadi penopang aktivitas tambang emas ilegal, galian C tanpa izin, hingga perambahan hutan di Aceh, kini menjadi sorotan publik. Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sejumlah wilayah.
Kepala Perwakilan Mitra Pol Aceh, Teuku Indra Yoesdiansyah, menilai keberadaan aktivitas tambang ilegal tidak dapat dipisahkan dari rantai distribusi BBM ilegal yang terus berlangsung di lapangan.
Menurutnya, suplai bahan bakar menjadi faktor utama yang mendukung operasional alat berat di lokasi tambang maupun area perambahan hutan.
“Jika distribusi minyak ilegal dapat diputus, maka aktivitas alat berat di lokasi tambang ilegal maupun pembukaan hutan otomatis akan terhambat,” ujar Teuku Indra dalam keterangannya.
Ia juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas ilegal tersebut, mulai dari kerusakan kawasan hutan hingga bencana banjir yang beberapa waktu terakhir melanda sejumlah daerah di Aceh.
Menurutnya, kerusakan lingkungan akibat pembalakan dan tambang ilegal perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Selain itu, Teuku Indra menyebut pihaknya menemukan sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi penimbunan BBM ilegal di beberapa wilayah di Aceh berdasarkan hasil investigasi lapangan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi merugikan negara dari sisi ekonomi dan tata kelola sumber daya alam.
Karena itu, Mitra Pol Aceh mendorong aparat penegak hukum untuk memfokuskan pengawasan terhadap distribusi BBM ilegal yang diduga menjadi rantai utama aktivitas tambang tanpa izin.
“Penanganan persoalan ini membutuhkan langkah serius dan terintegrasi agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas,” katanya.
Teuku Indra juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal terhadap kemungkinan adanya oknum yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Menurutnya, penegakan hukum yang profesional dan transparan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia berharap seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat bersinergi dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara harus dijaga melalui langkah hukum yang tegas dan berkeadilan,” pungkasnya.
(Jihandak Belang/Sumber : Tgk Indra)
