Kutai Barat – Pelita Nusantara – Dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Kutai Barat tidak hanya menggelar beragam lomba internal seperti tarik tambang, tetapi juga berkomitmen menjalankan instruksi Presiden agar perayaan ini menjadi momentum menggairahkan perekonomian daerah, mendorong UMKM, dan mempererat kebersamaan.
Kepala Dinas Pendidikan Kutai Barat, Robertus Bandarsyah, saat diwawancarai Pelita Nusantara pada Kamis (14/8/2025) membeberkan gambaran besar anggaran pendidikan tahun ini.
“Anggaran murni DPA 2025 untuk Dinas Pendidikan mencapai sekitar Rp843 miliar. Sekitar 80 persen di antaranya digunakan untuk membayar gaji 3.400–3.500 guru, termasuk tunjangan, PTT, tenaga TU, penjaga perpustakaan, hingga penjaga laboratorium. Jumlah total tenaga pendidik dan kependidikan kita mendekati 4.000 orang,” ungkapnya.
Prioritas Fisik dan Program Pendidikan
Sisa anggaran sekitar Rp80 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti ruang kelas baru. Dinas Pendidikan juga membawahi sektor kebudayaan, termasuk Taman Budaya Sendawar (TBS), sanggar seni, museum, sanggar kegiatan belajar, penyaluran BOSDA sebesar Rp10 miliar, serta beasiswa stimulan siswa SD dan SMP sekitar Rp8 miliar.
Robertus menegaskan bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten hanya mencakup TK, SD, dan SMP. Untuk SMA sederajat dan pendidikan tinggi, kewenangan ada di pemerintah provinsi dan pusat. Meski demikian, Pemkab Kutai Barat sejak 2023 telah menyediakan beasiswa kabupaten melalui jalur Kesra untuk siswa SMA hingga perguruan tinggi.
Fokus Utama: Kualitas Guru
Menurutnya, kunci keberhasilan pendidikan bukan hanya pada kurikulum dan sarana prasarana, tetapi pada kualitas guru.
“Kami terus mengadakan pelatihan, mulai coding, deep learning, hingga pembinaan oleh lembaga seperti Astra Foundation, Michaeld Ruslim Foundation, PT BEK, dan Tanoto Foundation,” jelasnya.
Data menunjukkan, dari lebih 3.000 guru, masih ada sekitar 400 yang belum bergelar S1. Berkat kerja sama dengan Universitas Terbuka, kini 85 persen guru sudah memenuhi kualifikasi S1. Banyak guru juga menorehkan prestasi tingkat provinsi hingga nasional.
Tantangan di Lapangan
Kadis Pendidikan tidak menutup mata pada kendala di lapangan. Di wilayah 3
seperti Tanjung Soke dan Garunggu, jumlah siswa sangat sedikit, infrastruktur jalan rusak, listrik dan internet terbatas, hingga tidak tersedia rumah guru.
“Kita tidak bisa menutup sekolah hanya karena murid sedikit, karena jarak ke sekolah lain sangat jauh,” ujarnya.
Selain itu, pertumbuhan jumlah siswa di kawasan perkotaan seperti Barong Tongkok, Melak, dan Linggang Bigung cukup tinggi karena arus pendatang dari sektor tambang, aparat, dan perusahaan. Hal ini membuat kapasitas sekolah di perkotaan menjadi prioritas pembangunan.
Dukungan Masyarakat dan Peran Komite Sekolah
Robertus juga menyinggung pentingnya partisipasi orang tua dan komite sekolah. Menurutnya, Undang-Undang No.20/2003 menegaskan pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.
“Pungutan di sekolah boleh dilakukan asal sukarela, transparan, akuntabel, tidak wajib, dan ada mekanisme pembebasan bagi siswa tidak mampu. Contohnya, ekstrakurikuler robotik atau coding bisa dijalankan jika disepakati bersama,” jelasnya.
Harapan ke Depan
Ia menegaskan komitmen bersama antara pemerintah, orang tua, guru, dan masyarakat sebagai kunci perubahan. “Tidak ada yang bisa mengubah suatu daerah selain pendidikan. Dampaknya mungkin baru terasa 5–10 tahun ke depan. Tapi kalau kita tidak memulai sekarang, kita akan tertinggal di era digital dan otomatisasi,” tegasnya.
Robertus optimistis, dengan dukungan Bupati, DPRD, serta kolaborasi pihak swasta, Kutai Barat dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.
