Jakarta Utara, DKI Jakarta – Aroma tak sedap menyeruak di Gading Resort Residence (GRR). Warga kompleks elite ini dibuat geram oleh dugaan penyelewengan dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang disinyalir dilakukan oleh pengurus. Ironisnya, sistem pengawasan internal yang seharusnya menjadi benteng pertahanan, justru terkesan lumpuh dan membuka celah bagi praktik yang merugikan.
Kemarahan warga memuncak pada 1 Desember 2025, saat mereka mendatangi kantor pengelola untuk menuntut transparansi. Alexander, salah seorang warga yang lantang menyuarakan aspirasi, mengungkapkan kekecewaannya. “Kami merasa pengelolaan dana IPL ini gelap gulita. Pengawasan seperti macan ompong, tak bertaring!” serunya.
Menurut penelusuran warga, indikasi masalah ini telah terendus sejak September 2024 hingga Agustus 2025. Surat verifikasi yang dilayangkan pengawas kompleks pada 28 Oktober lalu, bak ditelan bumi, tak mendapat respons. Lebih mencengangkan, Building Manager dari Colliers, Stanley, justru mengaku tak memiliki akses ke data keuangan.
“Ini aneh bin ajaib! Bagaimana bisa seorang Building Manager tidak punya akses ke data keuangan? Ada apa di balik ini?” tanya Herrianto, warga lainnya, dengan nada curiga.
Warga juga menyoroti kebebasan pengurus dalam melakukan pembelian tanpa tender. Pengawas, yang seharusnya menjadi watchdog, justru tak memiliki wewenang untuk memeriksa detail transaksi. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa sistem pengawasan internal sengaja dibuat lemah agar praktik penyelewengan bisa berjalan mulus.
“Kami mempertanyakan, apakah pengawas ini hanya pajangan? Kenapa mereka tidak diberi wewenang yang cukup untuk mengawasi pengelolaan keuangan kompleks?” ujar Alex dengan nada geram.
Saat melakukan pengecekan langsung ke kantor pengelola, warga menemukan indikasi kuat bahwa pengurus diduga kuat tidak membayar IPL selama setahun penuh. Namun, mereka berjanji akan melakukan verifikasi lebih lanjut dengan memeriksa rekening koran bank. Jika dugaan ini terbukti benar, maka ini adalah tamparan keras bagi pengurus dan bukti nyata bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan keuangan kompleks.
Seorang tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang hukum, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa masalah ini seharusnya bisa diselesaikan sesuai koridor hukum yang berlaku. Ia juga berharap pemerintah lebih proaktif dalam mengawasi pengelolaan kompleks perumahan, agar tidak menjadi sarang praktik korupsi yang merugikan warga.
Alexander juga mengungkapkan adanya upaya intimidasi terhadap warga yang vokal menyuarakan masalah ini. “Ini jelas tindakan pengecut! Mereka mencoba membungkam kritik dengan cara-cara yang melanggar hukum. Kami tidak akan gentar!” tegasnya.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak anti terhadap siapa pun yang tinggal di kompleks tersebut. Namun, mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pengurus dalam pengelolaan keuangan. Mereka berharap masalah ini dapat segera diselesaikan secara adil dan transparan demi kepentingan seluruh warga GRR.
Welly Massie berharap agar pemimpin baru yang sudah berkomitmen dapat memenuhi janjinya untuk memberikan akses kepada warga agar dapat memeriksa keuangan kapan saja. Janji ini menjadi secercah harapan di tengah kegelapan dugaan penyelewengan dana IPL.
Hingga berita ini diturunkan, Dimas, yang diduga terlibat dalam penyelewengan dana IPL, belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi. Pintu kantornya seolah tertutup rapat bagi awak media.
Tim Pewarna Jabar
Editor: Romo Kefas
Sumber: Anthony
