KUTAI BARAT — Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kutai Barat menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus lebih efisien dan berpihak langsung pada kebutuhan masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh anggota Fraksi Golkar, Rosaliyen, dalam Sidang Paripurna VIII Masa Sidang III DPRD Kutai Barat, Rabu (15/10/2026).
Rosaliyen menyampaikan, APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam tabel anggaran, melainkan alat penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas kerja pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD 2026 yang cukup komprehensif. Namun, kami berharap setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Fokus pada Efisiensi dan Dampak Langsung
Dalam pandangannya, Rosaliyen menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang menuntut efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025.
Pemangkasan beberapa jenis Dana Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH, dan Dana Insentif Fiskal) membuat daerah harus lebih cermat menentukan prioritas.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan. Karena itu, APBD 2026 perlu diarahkan pada sektor yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” jelas Rosaliyen.
Awasi Proyek Multiyears
Selain efisiensi, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proyek tahun jamak (multiyears) 2026–2028.
Rosaliyen mengingatkan bahwa setiap proyek multiyears harus mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020, termasuk kewajiban mendapatkan persetujuan tertulis dan pendapat hukum (legal opinion).
“Program multiyears sebaiknya difokuskan pada kegiatan yang memberi dampak langsung, seperti peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, jalan kampung, dan pasar rakyat,” ujarnya.
Aspirasi Rakyat Jadi Dasar
Rosaliyen juga menegaskan pentingnya memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam KUA-PPAS APBD 2026, karena hal itu merupakan hasil langsung dari serapan aspirasi masyarakat di kampung dan kecamatan.
“Suara rakyat yang disampaikan melalui DPRD jangan hanya jadi catatan, tapi harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata di APBD. Itulah bentuk keberpihakan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Sinergi untuk Kutai Barat
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif tetap terjaga. Sinergi ini penting agar pembangunan di Kutai Barat berjalan searah dengan RPJMD kabupaten, serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional.
“APBD harus mencerminkan keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat. Anggaran daerah bukan milik birokrasi, tapi milik masyarakat Kutai Barat,” pungkas Rosaliyen. (MM)
