Kutai Barat – Pelita Nusantara Aliansi Dayak Bersatu memberikan klarifikasi penting terkait aktivitas yang dilakukan pada hari ini, Rabu (30/07/2025), di wilayah hukum Polres Kutai Barat.
Dalam pernyataannya, Yehezkiel Pomen menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan aksi unjuk rasa, melainkan pengawalan terhadap pengacara Rustani dalam rangka melaporkan dugaan keterangan palsu yang diungkapkan dalam proses persidangan sengketa tanah di Simpang Raya.
> “Perlu saya tegaskan, hari ini kami tidak melakukan demo. Kalau ada informasi bahwa Aliansi Dayak Bersatu melakukan demo di Polres, itu tidak benar,” ujar Yehezkiel dalam keterangannya kepada media.
Bentuk Kekecewaan dan Penolakan Kriminalisasi
Lebih lanjut, Yehezkiel menyatakan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk kekecewaan terhadap situasi hukum yang dianggap tidak adil. Ia menyoroti adanya upaya kriminalisasi terhadap perkara sengketa tanah yang menurutnya seharusnya masuk dalam ranah perdata, bukan pidana.
“Sudah beberapa kali, masalah tanah diubah dari perdata ke pidana. Bahkan ada sertifikat yang letaknya tidak sesuai secara geografis. Yang disebut Simpang Raya, kenyataannya di wilayah Sekolaq Joleq,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa lahan transmigrasi Sumber Sari yang disebut sebagai lahan persawahan, justru berada di kawasan perbukitan, yang menurutnya tidak masuk akal.
Perlu Formula Damai Sebelum Situasi Memburuk
Yehezkiel menyampaikan bahwa pihaknya sangat menghargai perdamaian, dan tidak menginginkan konflik sosial seperti peristiwa di Sampit atau Sambas terulang kembali di Kutai Barat.
> “Aliansi ini dibentuk bukan untuk membuat keributan. Tapi untuk menyatukan kekuatan masyarakat dalam mencari jalan keluar yang damai dan bermartabat,” tegasnya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa bila upaya damai ini terus-menerus dianggap remeh dan masyarakat terus dikriminalisasi, maka aksi nyata akan dilakukan, tentu dengan mempertimbangkan kondisi yang sehat dan tidak menimbulkan kerusuhan.
Kritik Terhadap Pernyataan Publik yang Menyesatkan
Petinggi Sumber Sari juga disebut telah memberikan keterangan yang menyesatkan kepada anggota DPR RI, bahkan sampai muncul di media sosial TikTok. Dalam video tersebut disebutkan bahwa masyarakat Dayak mengusir transmigrasi, yang menurut Yehezkiel sangat tidak benar dan bahkan dianggap melecehkan masyarakat adat.
> “Kami tidak pernah minta transmigrasi ke Kutai Barat. Mereka datang sendiri. Kalau mau diatur, mari kita duduk bersama. Tapi jangan buat narasi seolah kami yang salah,” katanya.
Harapan: Pemerintah, Polisi, dan BPN Duduk Bersama
Yehezkiel meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Badan Pertanahan Nasional, segera membentuk formula penyelesaian konflik agar kasus ini tidak berkepanjangan.
Ia menyebut telah memberi ruang dan waktu selama 6–7 hari ke depan kepada pihak-pihak yang berjanji menyelesaikan masalah ini secara internal, termasuk ketua IKA Pekerti.
> “Kami masih menunggu itikad baik. Tapi kalau penantian kami dianggap angin lalu, ya mohon maaf. Kesabaran kami juga ada batasnya,” ucapnya.
Penutup
Dalam pernyataannya, Yehezkiel menyampaikan apresiasi kepada pihak Polres Kutai Barat atas komunikasi yang baik, serta berharap tidak ada konfrontasi antara masyarakat adat dan masyarakat transmigran. Ia menekankan bahwa perdamaian adalah pilihan terbaik, namun bila dipaksakan untuk terus diinjak, maka reaksi perlawanan adalah hal yang wajar terjadi.[MM]
> Pelita Nusantara akan terus memantau perkembangan sengketa ini dan menyajikan informasi yang berimbang demi menjaga kedamaian serta menghormati hak semua pihak.
