YOGYAKARTA – Dalam sejarah panjang Nusantara, tidak banyak pemimpin yang mampu berdiri teguh di persimpangan antara tradisi, budaya, dan negara modern. Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah salah satu di antaranya—seorang raja budaya yang tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menata arah masa depan bangsa.
Tepat pada 7 Maret 1989, Bendara Raden Mas Herdjuno Darpito dinobatkan sebagai Sultan Hamengku Buwono X, melanjutkan tahta Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang telah berdiri sejak abad ke-18. Penobatan itu bukan sekadar peristiwa pergantian raja, melainkan momentum kelanjutan sebuah filosofi kepemimpinan yang diwariskan oleh para pendahulunya: tahta bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk pengabdian kepada rakyat.
Sejak awal pemerintahannya, Sultan HB X menegaskan bahwa makna kepemimpinan bukan terletak pada kemegahan singgasana, melainkan pada tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Dalam pidato jumenengannya, ia menyatakan tekad untuk memimpin tanpa prasangka, lebih banyak memberi daripada menerima, menjunjung kejujuran, serta mengabdikan seluruh kekuatan kepemimpinannya bagi kesejahteraan rakyat.
Bagi Sultan HB X, tahta bukanlah simbol kemuliaan pribadi, tetapi amanah sejarah yang harus dijaga dengan kebijaksanaan.
Raja yang Menyatu dengan Rakyat
Keagungan seorang pemimpin tidak selalu terlihat dari kekuatan politiknya, melainkan dari keberaniannya berdiri bersama rakyat di saat sejarah menuntut keberpihakan. Hal itu terbukti ketika Indonesia memasuki masa krisis besar pada 1998.
Di tengah gejolak nasional yang mengguncang fondasi kekuasaan Orde Baru, Sultan HB X berdiri di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta bersama ratusan ribu rakyat dalam peristiwa bersejarah Pisowanan Ageng.
Di sana, raja dan rakyat menyatu dalam satu suara yang sama: perubahan.
Momen itu bukan hanya menjadi simbol dukungan terhadap Reformasi, tetapi juga menghidupkan kembali filosofi Jawa yang mendalam, “manunggaling kawula lan gusti”—persatuan antara pemimpin dan rakyat.
Dalam momen itulah kepemimpinan Sultan HB X memperlihatkan maknanya yang paling hakiki: keberanian moral untuk membela kebenaran.
Jogja sebagai Pusat Peradaban
Di bawah kepemimpinannya, Yogyakarta tidak sekadar berkembang sebagai kota budaya. Daerah Istimewa ini perlahan menjelma menjadi ruang peradaban yang memadukan nilai tradisi dengan kemajuan zaman.
Pengakuan dunia terhadap Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia UNESCO pada 2023 bukan hanya kemenangan arsitektur atau sejarah kota, tetapi juga pengakuan terhadap cara pandang kosmologis masyarakat Jawa yang menempatkan manusia, alam, dan Tuhan dalam satu kesatuan harmoni.
Dalam pandangan Sultan HB X, kebudayaan bukanlah warisan yang disimpan dalam museum, melainkan nafas hidup masyarakat yang harus terus berkembang.
Karena itu ia menekankan pentingnya pembangunan manusia melalui pendidikan karakter berbasis budaya. Melalui konsep Pendidikan Khas Ke-Jogja-an (PKJ), Sultan HB X ingin menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur dalam budi pekerti.
Baginya, kemajuan bangsa tidak akan pernah bertahan lama jika tidak disertai dengan moralitas yang kuat.
Melanjutkan Warisan Sejarah Bangsa
Kesultanan Yogyakarta memiliki tempat istimewa dalam perjalanan Republik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Yogyakarta memilih berdiri bersama republik, bahkan menjadi ibu kota negara ketika Jakarta berada dalam ancaman kolonial.
Warisan sejarah itulah yang terus dijaga oleh Sultan HB X: bahwa Yogyakarta bukan hanya daerah istimewa secara administratif, tetapi juga penjaga nilai kebangsaan.
Melalui kepemimpinannya sebagai Sultan sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ia menegaskan bahwa keistimewaan bukanlah privilese kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral untuk memberikan teladan bagi daerah lain di Indonesia.
Kepemimpinan yang Menjadi Teladan
Dalam tradisi Jawa, seorang raja yang ideal disebut Narendra Sudibyo—pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi juga menciptakan peradaban yang luhur.
Banyak pengamat menilai bahwa karakter kepemimpinan itulah yang tercermin dalam perjalanan Sri Sultan Hamengku Buwono X selama lebih dari tiga dekade bertahta.
Ia menjaga tradisi tanpa menutup diri terhadap perubahan, memimpin tanpa kehilangan kerendahan hati, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan arah pembangunan.
Di tengah dunia yang semakin berubah cepat, figur seperti Sultan HB X mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati bukan sekadar kemampuan mengatur kekuasaan, tetapi kemampuan merawat nilai dan kemanusiaan.
Karena pada akhirnya, keagungan seorang raja tidak diukur dari tinggi singgasananya, melainkan dari seberapa dalam ia menaruh hati pada rakyat yang dipimpinnya.
Penulis: Haryadi Baskoro
Editor: TEM
