Rabu, 18 November 2026

Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI: Lahan 8 Ha, PKS Jadi Kunci

Lahan 8 hektare di Hutan Kota UI disiapkan untuk Sekolah Rakyat. PKS Pemprov DKI dan Rektor UI jadi penentu jadwal, SRT 4 Margaguna diperluas.

Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI: Lahan 8 Ha, PKS Jadi Kunci
Ilustrasi. Foto: Portraitor/Pixabay

Pemerintah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut berada di wilayah administratif DKI Jakarta dan merupakan bagian dari kawasan hutan kota kampus itu. Rencana ini dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (16/11/2026).

Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah mendorong agar seluruh tahapan persiapan segera tuntas sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai.

Delapan Hektare dari Kawasan Seluas 100 Hektare Lebih

Gus Ipul menjelaskan bahwa kawasan Hutan Kota UI memiliki luas lebih dari 100 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 8 hektare direncanakan dipakai untuk keperluan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pihak UI bersedia menyediakan lahan yang berada di sisi DKI Jakarta itu.

Artinya, porsi yang dialokasikan hanya sebagian kecil dari total kawasan. Untuk pekerjaan konstruksi di area yang menyatu dengan ruang terbuka hijau, perencana umumnya perlu memperhatikan tata guna lahan, drainase, akses kendaraan berat, serta pengelolaan vegetasi yang dipertahankan. Aspek tersebut biasanya menentukan metode kerja dan biaya persiapan lahan sebelum struktur utama dibangun.

PKS dan Administrasi Jadi Penentu Jadwal

Realisasi pembangunan masih membutuhkan koordinasi administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Rektor UI. Dokumen itu menjadi dasar hukum pemanfaatan lahan sekaligus payung bagi tahapan perencanaan teknis berikutnya.

Gus Ipul berharap proses administrasi tersebut cepat selesai. “Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ujarnya. Ia menyebut akan meninjau lokasi sebelum penandatanganan kerja sama dilakukan.

Bagi pelaku konstruksi, urutan ini penting dicermati. Selama PKS belum diteken, lelang pekerjaan, penyiapan gambar kerja, hingga mobilisasi alat berat belum bisa berjalan. Kepastian jadwal konstruksi praktis bergantung pada kecepatan penyelesaian administrasi antara kedua pihak.

Perluasan SRT 4 Margaguna

Selain membangun sekolah baru, pemerintah merencanakan perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan. Perluasan itu akan memanfaatkan lahan yang tersedia setelah fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta direlokasi.

Skema semacam ini biasanya menuntut pekerjaan pembongkaran, pembersihan lahan, dan penataan ulang bangunan beserta utilitasnya. Relokasi fasilitas lama juga berpengaruh pada pengaturan lalu lintas kendaraan proyek di sekitar lokasi.

Agenda Pendamping: Perlinsos Digital dan Uji Coba PP 31/2026

Pertemuan di Balai Kota juga menyepakati kerja sama transformasi data perlindungan sosial melalui program Perlinsos Digital. Kolaborasi itu diwujudkan lewat deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta dengan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, hingga pilar-pilar sosial.

Mereka akan berperan sebagai relawan Agen Perlinsos yang membantu pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) secara digital. Langkah ini diharapkan membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Agenda lain yang dibahas adalah rencana uji coba Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Uji coba tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik yang mudah, terjangkau, dan setara, terutama di sektor transportasi dan kesehatan.

Yang Perlu Dicermati

Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI menambah daftar proyek fasilitas pendidikan di kawasan perkotaan padat. Bagi kontraktor dan perencana, tiga hal yang biasanya menjadi titik kritis adalah kepastian status lahan, kesiapan dokumen lingkungan, dan aksesibilitas lokasi kerja.

Ketiganya bertumpu pada penyelesaian PKS dan koordinasi administrasi yang kini masih berjalan. Setelah itu rampung, tahapan perencanaan teknis hingga pelaksanaan konstruksi dapat disusun dengan jadwal yang lebih pasti.

Sumber berita: News – Berita Terkini Indonesia dan Dunia – CNBC Indonesia – cnbcindonesia.com

Penulis berita: Agus Salim Nugroho

Agus Salim Nugroho

Agus Salim Nugroho

Redaktur Properti & Hunian