Rabu, 18 November 2026

ESDM: Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang, WUP Hanya di Perairan

ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan. Penetapan WUP hanya mencakup sebagian perairan sekitarnya, tanpa izin tambang.

ESDM: Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang, WUP Hanya di Perairan
Ilustrasi. Foto: Erne Mtz/Unsplash

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Banten tidak termasuk wilayah pertambangan. Penegasan itu disampaikan menyusul terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026, yang menurut kementerian hanya mencakup sebagian wilayah perairan laut di sekitar kawasan konservasi tersebut.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan di sebagian perairan sekitar TNUK bukan keputusan baru. Prosesnya berjalan panjang, dimulai ketika Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten, pada 2013.

Dwi menegaskan bahwa hingga saat ini “tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan”, baik di wilayah perairan sekitar taman nasional maupun di dalam kawasan TNUK itu sendiri. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut Dwi, kawasan TNUK sendiri tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Yang masuk dalam penetapan adalah sebagian wilayah perairan di sekitarnya, dan itupun belum disertai izin tambang apa pun.

Kronologi Usulan Sejak 2013

Jejak administrasi penetapan ini cukup panjang. Usulan Pemprov Banten pada 2013 untuk wilayah perairan laut Banten belum masuk dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pemerintah provinsi kemudian mengajukan kembali melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Melalui proses itulah sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP. Penetapan tersebut tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Ketentuan serupa kembali dimuat dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang menjadi sorotan merupakan penetapan kembali sekaligus penyempurnaan sejumlah ketentuan sebelumnya, berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten. Artinya, dokumen terbaru ini melanjutkan rangkaian kebijakan yang sudah ada, bukan membuka kawasan konservasi untuk aktivitas penambangan.

Wilayah Pertambangan Bukan Izin Tambang

Dalam tata kelola minerba, istilah wilayah pertambangan (WP) merujuk pada perencanaan dan pengelolaan sumber daya mineral nasional. WP menjadi dasar bagi penyusunan WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), maupun Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Penetapan WUP sendiri hanya menandai bahwa suatu area dinilai layak secara teknis dan masuk perencanaan, bukan pemberian hak untuk menambang.

Dwi menegaskan hal itu secara eksplisit. Penetapan wilayah usaha pertambangan, katanya, merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.

Kewenangan untuk menambang baru muncul lewat instrumen lain, misalnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kontrak Karya (KK), yang melalui tahapan tersendiri termasuk pelelangan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) serta pemenuhan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Karena itu, keberadaan WUP di sebagian perairan sekitar TNUK tidak otomatis berarti akan ada kapal keruk, rig, atau aktivitas penambangan di lokasi tersebut.

Selain itu, dokumen WP lazim ditinjau ulang secara berkala mengikuti dinamika kebijakan, usulan daerah, dan hasil survei terbaru. Penetapan kembali seperti dalam Kepmen 65.K Tahun 2026 merupakan hal yang wajar dalam siklus administrasi, sekaligus kesempatan menyempurnakan ketentuan sebelumnya.

Dasar Teknis: Potensi Mineral Pembawa

Dwi menjelaskan bahwa berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa. Potensi itulah yang membuat kawasan perairan tersebut memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.

Istilah mineral pembawa umumnya merujuk pada mineral bernilai ekonomi yang terbawa dan terendapkan bersama sedimen, sehingga penyelidikannya memerlukan survei geologi, pemetaan, dan pengambilan sampel di dasar perairan. Penilaian semacam ini bersifat teknis-ilmiah dan tidak sama dengan keputusan investasi maupun operasi.

Perlu dicatat, penetapan WUP tidak menghapus status kawasan konservasi. TNUK tetap kawasan taman nasional dengan fungsi perlindungan ekosistem. Batas antara kawasan konservasi dan perairan sekitarnya menjadi titik krusial yang harus dijaga dalam setiap tahap perencanaan ruang.

Relevansi untuk Indonesia

Kasus ini menunjukkan bagaimana tata ruang pertambangan, kawasan konservasi, dan aspirasi daerah bertemu dalam satu meja. Bagi pemerintah daerah, usulan WUP adalah instrumen untuk memastikan potensi sumber daya di wilayahnya terpetakan. Bagi kementerian, penetapan WP adalah alat perencanaan agar pemanfaatan mineral tidak liar dan tetap dalam koridor hukum.

Bagi pelaku industri, status WP dan WUP adalah informasi awal yang penting sebelum menyusun rencana eksplorasi. Perusahaan jasa tambang, kontraktor survei geofisika, hingga penyedia alat berat perlu memverifikasi status ruang, perizinan, dan ketentuan lingkungan sebelum menggelar operasi, terutama di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi.

Dari sisi operasional, penambangan di perairan menuntut standar keselamatan dan pengendalian lingkungan yang lebih ketat dibanding operasi darat: kestabilan cuaca, arus, kedalaman, hingga pengelolaan limbah. Karena itu, kejelasan status hukum sejak awal membantu mencegah pemborosan biaya survei dan risiko sanksi di kemudian hari.

Yang tak kalah penting, kepastian batas wilayah juga melindungi industri dari ketidakpastian. Ketika sebuah kawasan dinyatakan bukan wilayah pertambangan, tidak ada ruang bagi klaim yang keliru. Sebaliknya, ketika WUP ditetapkan, publik tetap perlu memahami bahwa langkah berikutnya — izin, studi kelayakan, hingga konstruksi — masih panjang dan harus dilalui satu per satu.

Transparansi dokumen menjadi kunci. Tanpa penjelasan yang memadai, istilah “wilayah pertambangan” mudah disalahpahami sebagai izin menambang, padahal keduanya berada pada tahap yang berbeda. Komunikasi publik yang jelas membantu menjaga kepercayaan sekaligus mencegah konflik di lapangan.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa hingga kini belum ada izin tambang yang dikeluarkan, baik di perairan sekitar TNUK maupun di dalam kawasan TNUK. Penegasan itu sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membaca dokumen Kepmen 65.K Tahun 2026 secara utuh, bukan sepotong-sepotong.

Sumber berita: VIVA – Berita Harian Terkini, Terpopuler, Terbaru – viva.co.id

Penulis berita: Pelitanusantara News Tim Redaksi