Kemnaker: Pengelola Dana Cadangan Pesangon Belum Ditetapkan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kementerian itu menegaskan pemerintah sampai kini belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

Bantahan ini muncul menyusul ramainya pembicaraan di media sosial soal skema penyetoran dana pesangon oleh perusahaan. Isu ini menyentuh langsung kantong pengusaha sekaligus hak pekerja, sehingga cepat menyebar di kalangan manajemen perusahaan, konsultan hubungan industrial, hingga serikat pekerja.

Bantahan atas Informasi di Media Sosial

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan informasi yang beredar di media sosial tidak benar. Ia menegaskan tidak ada kewajiban penyetoran dana cadangan pesangon ke Danantara sebagaimana diklaim dalam pesan tersebut.

“Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Indah dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11).

Indah juga menegaskan Kemnaker tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana itu. Kementerian, katanya, juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon. Dengan demikian, penyebutan nama lembaga mana pun saat ini belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.

Amanat Pasal 253 dan Peraturan Pelaksanaan

Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, amanat itu masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Konsekuensinya, sejumlah aspek teknis kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

Karena masih berada pada tahap itu, belum ada mekanisme resmi yang bisa dirujuk perusahaan untuk menghitung maupun menyetorkan dana. Belum pula ada lembaga yang ditunjuk secara formal untuk menerima, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

Konsultasi Publik Lebih Dulu

Menurut Indah, penyusunan aturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Proses itu melibatkan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan, termasuk kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya.

Ia menilai pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Tujuannya agar aturan pelaksanaan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

Pendekatan itu penting karena kebijakan ini menyangkut dua sisi sekaligus: perlindungan hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir, dan beban biaya yang harus disiapkan perusahaan. Perusahaan di sektor padat karya, termasuk yang beroperasi di kawasan industri, umumnya paling sensitif terhadap perubahan kewajiban ketenagakerjaan karena jumlah pekerja dan nilai kewajiban pesangon yang besar.

Aspek Teknis yang Akan Diatur

Indah menyebut aturan pelaksanaan nantinya akan mengatur sejumlah aspek teknis, yaitu:

• mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon;
• tata kelola dana;
• sumber pendanaan;
• organisasi atau lembaga pengelola;
• mekanisme pertanggungjawaban.

Daftar itu menunjukkan pembahasan belum menyentuh tahap penetapan lembaga. Selama aspek-aspek tersebut belum final, tidak ada dasar bagi perusahaan untuk menyetorkan dana ke pihak mana pun, termasuk ke badan pengelola investasi milik negara.

Imbauan dan Komitmen Kemnaker

Kemnaker mengimbau pengusaha maupun pekerja agar tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi mengenai kebijakan tersebut. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan melalui informasi resmi pemerintah.

Indah memastikan setiap perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon akan disampaikan setelah melalui proses pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kemnaker menyatakan komitmennya memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak pekerja atau buruh serta keberlangsungan dunia usaha.

Relevansi untuk Indonesia

Bagi manajer pabrik, tim human capital, dan pengelola kawasan industri, isu ini relevan karena menyangkut perencanaan kewajiban jangka panjang perusahaan. Ketidakpastian soal lembaga pengelola membuat perusahaan belum bisa memasukkan pos biaya ini ke dalam proyeksi arus kas maupun perhitungan cadangan internal.

Langkah yang bisa dilakukan saat ini adalah menunggu aturan pelaksanaan dan mengikuti kanal resmi pemerintah, sembari memastikan perhitungan kewajiban pesangon internal tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kejelasan regulasi pada akhirnya juga menentukan kepastian iklim usaha, terutama bagi industri padat karya yang bersaing dengan wilayah lain.