Pelita Nusantara berkomitmen menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Meski begitu, kami menyadari kekeliruan dapat terjadi. Karena itu, kami membuka ruang bagi setiap pihak untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Hak Jawab, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan Dewan Pers.
Pengertian
Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
Ralat adalah perbaikan yang dilakukan redaksi atas inisiatif sendiri ketika menemukan kekeliruan dalam berita yang telah terbit.
Siapa yang Dapat Mengajukan
- Hak jawab dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan secara langsung oleh pemberitaan, atau kuasa hukumnya dengan menyertakan surat kuasa.
- Hak koreksi dapat diajukan oleh siapa saja yang mengetahui adanya kekeliruan informasi dalam pemberitaan kami.
Cara Mengajukan
Silakan kirimkan permohonan melalui salah satu saluran berikut:
- Email: [email protected] dengan subjek “Hak Jawab” atau “Hak Koreksi”
- Surat: Redaksi Pelita Nusantara, Griya Depok Asri Blok G5, Jl. Bukit Hijau I, Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16417
Permohonan perlu memuat informasi berikut:
- Nama lengkap, jabatan atau institusi (bila mewakili lembaga), dan nomor kontak yang dapat dihubungi.
- Judul berita dan tautan (URL) artikel yang dimaksud.
- Bagian berita yang dinilai keliru atau merugikan.
- Tanggapan, sanggahan, atau data yang benar, disertai bukti pendukung bila ada.
- Salinan identitas diri, serta surat kuasa bila diajukan melalui kuasa hukum atau perwakilan.
Proses dan Waktu Tanggapan
- Konfirmasi penerimaan. Redaksi akan mengonfirmasi penerimaan permohonan paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja.
- Verifikasi. Redaksi memeriksa permohonan, mencocokkan dengan bahan liputan, dan bila perlu menghubungi pemohon untuk klarifikasi.
- Pemuatan. Hak jawab atau koreksi yang memenuhi ketentuan dimuat pada kesempatan pertama, paling lambat 2 x 24 jam setelah verifikasi selesai.
- Pemberitahuan. Redaksi memberi tahu pemohon setelah hak jawab atau koreksi dimuat, atau menyampaikan alasannya bila permohonan tidak dapat dilayani.
Bentuk Pemuatan
- Hak jawab dan koreksi dimuat secara proporsional, yaitu setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
- Hak jawab dapat dimuat sebagai artikel tersendiri yang ditautkan ke berita asal, atau ditambahkan langsung pada berita asal.
- Setiap ralat, koreksi, dan hak jawab mencantumkan waktu pemuatannya dan ditautkan pada berita yang bersangkutan.
- Bila kekeliruan menyangkut substansi pokok berita, redaksi menyertakan permintaan maaf kepada pembaca dan pihak yang dirugikan.
Batasan
Sesuai Pedoman Hak Jawab, redaksi dapat menolak atau menyunting hak jawab apabila:
- Panjang atau isinya tidak proporsional dengan berita yang ditanggapi.
- Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan.
- Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum.
- Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi.
Hak jawab sebaiknya diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak berita dipublikasikan. Setelah lewat batas waktu tersebut, hak jawab hanya dapat dilayani atas kesepakatan antara pemohon dan redaksi.
Pencabutan Berita
Berita yang sudah terbit tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Setiap pencabutan berita disertai alasan dan diumumkan kepada publik.
Pengaduan Komentar Pembaca
Komentar atau isi buatan pengguna yang memuat informasi bohong, fitnah, SARA, diskriminatif, sadis, atau cabul dapat dilaporkan melalui email [email protected]. Redaksi akan menyunting atau menghapus komentar yang melanggar paling lambat 2 x 24 jam setelah laporan diterima.
Penyelesaian Sengketa
Apabila pemohon tidak puas dengan tanggapan redaksi, sengketa pemberitaan dapat diadukan ke Dewan Pers melalui dewanpers.or.id. Penilaian akhir atas sengketa pemberitaan menjadi kewenangan Dewan Pers.
Ketentuan lengkap dapat dibaca di halaman Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.