Selasa, 17 November 2026

Pemerintah Pilih Phase Down, Batu Bara Tetap Dipakai hingga 2060

Pemerintah memilih skema phase down, bukan phase out. Batu bara, gas, dan minyak tetap dipakai hingga net zero emissions 2060 dengan porsi mengecil.

Pemerintah Pilih Phase Down, Batu Bara Tetap Dipakai hingga 2060
Ilustrasi. Foto: catazul/Pixabay

Pemerintah Indonesia memutuskan tidak menempuh jalur phase out atau penutupan total pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Kebijakan yang dipilih adalah phase down, yaitu pengurangan pemanfaatan batu bara secara bertahap hingga mencapai target net zero emissions pada 2060.

Keputusan itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam wawancara dengan CNBC Indonesia di sela perhelatan COP31 di Antalya, Turki. Menurutnya, Indonesia tetap akan membangun dan tidak akan melakukan bunuh diri ekonomi demi memenuhi tuntutan penutupan total energi fosil.

Phase Down dan Phase Out: Dua Istilah yang Beda Arah

Dalam diskursus transisi energi, dua istilah ini sering dipakai bergantian padahal maknanya berbeda jauh. Phase out berarti menghentikan sama sekali operasi pembangkit berbahan bakar fosil pada tenggat tertentu. Sementara phase down berarti menurunkan porsi dan intensitas pemakaiannya secara bertahap, tanpa memastikan tanggal mati total.

Bagi perencana sistem kelistrikan, perbedaan ini menentukan banyak hal teknis. Skema phase out memaksa penyusunan jadwal pensiun dini aset (retirement schedule), penghitungan ulang kecukupan cadangan daya, hingga percepatan pembangunan pembangkit pengganti agar pasokan tidak jebol.

Sebaliknya, skema phase down memberi ruang transisi yang lebih panjang. PLTU tetap beroperasi, tetapi pemanfaatan batu baranya dikurangi dari waktu ke waktu seiring masuknya kapasitas energi baru terbarukan. Pola ini menuntut kemampuan teknis berbeda: pembangkit batu bara harus bisa lebih lentur mengikuti naik-turunnya pasokan listrik dari sumber intermiten seperti surya dan angin.

Dalam praktik operasi, pembangkit yang sebelumnya dirancang berjalan sebagai beban dasar (base load) perlu beradaptasi menjadi pembangkit pengatur beban (load following). Perubahan pola ini berdampak pada laju konsumsi bahan bakar, keausan komponen, jadwal pemeliharaan, hingga kebutuhan bahan baku dengan spesifikasi tertentu.

Alasan Ekonomi di Balik Penolakan Penutupan Total

Hashim menjelaskan, penolakan terhadap penutupan penuh energi fosil merujuk pada kenyataan bahwa negara-negara kaya dan negara industri masih bergantung pada bahan bakar fosil. Ia menyebut Amerika, Rusia, China, dan Eropa masih mengandalkan energi fosil untuk menopang kebutuhan energi mereka.

Karena itu, menurutnya, Indonesia tidak perlu memaksakan diri menutup seluruh pembangkit fosil. “Kita tetap akan membangun tapi kita tidak akan melakukan bunuh diri ekonomi,” ujarnya.

Ia juga menyinggung bahwa menutup semua jenis energi fosil sekaligus tidak realistis. Batu bara, gas alam, dan minyak tidak mungkin dihentikan bersamaan karena ketiganya masih menjadi tulang punggung pasokan energi nasional.

Posisi ini penting dicatat pelaku industri. Bagi perusahaan tambang batu bara, sinyal tersebut berarti permintaan domestik untuk pembangkit masih akan berjalan dalam horizon panjang, meski dengan tren volume yang mengecil. Bagi pemilik PLTU dan kawasan industri, ini berarti masa operasi aset masih terbuka, tetapi dengan tekanan bertahap untuk menurunkan intensitas emisi.

Peta Jalan Energi Terbarukan hingga 2060

Sebagai jalan tengah, pemerintah menerapkan skema phase down dengan tetap memakai batu bara, gas alam, dan minyak yang porsinya menurun hingga mencapai net zero emissions pada 2060. Hashim menyebut prinsip phase down berarti pengurangan berjalan seiring waktu, bukan penghentian mendadak.

Pengurangan bertahap itu berjalan berbarengan dengan target porsi energi baru terbarukan yang mencapai 76% dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Angka ini menjadi acuan bagi PLN dan pengembang listrik swasta dalam menyusun portofolio pembangkit satu dekade ke depan.

Beberapa program yang didorong antara lain target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Giga Watt (GW). Selain itu, ada program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan tahap awal 500 Mega Watt (MW) menuju 7 GW pada 2040 yang masuk dalam RUPTL.

Pemerintah juga menyiapkan pengembangan tenaga angin, panas bumi, serta kajian pemanfaatan tenaga ombak. Semua opsi itu disebut ditempuh untuk mengimbangi pengurangan energi fosil tanpa mengorbankan hutan atau laut.

Relevansi untuk Indonesia: Tambang, Smelter, dan Rantai Pasok

Kebijakan phase down menyentuh langsung rantai pasok energi di sektor pertambangan dan pengolahan mineral. Banyak kawasan industri dan fasilitas pengolahan (smelter) di Indonesia mengandalkan pasokan listrik dari pembangkit batu bara, baik yang terhubung ke jaringan umum maupun pembangkit captive di dalam kawasan.

Karena itu, kepastian arah kebijakan menjadi krusial. Skenario penurunan bertahap memberi ruang bagi operator smelter untuk merancang transisi tanpa mengganggu kesinambungan produksi, sekaligus menyiapkan opsi jangka panjang seperti efisiensi energi dan integrasi sumber terbarukan.

Bagi kontraktor dan pemasok alat berat, implikasinya terasa pada pola belanja modal. Selama PLTU masih beroperasi, kebutuhan penanganan batu bara—mulai dari penambangan, pengangkutan, penimbunan, hingga penanganan abu—tetap berjalan. Namun perencanaan jangka panjang perlu mempertimbangkan skenario penurunan volume.

Beberapa hal yang layak dicermati pelaku industri:

  • Durasi kontrak pasokan batu bara. Kontrak jangka panjang perlu memuat klausul yang mengakomodasi penurunan volume bertahap.
  • Fleksibilitas operasi pembangkit. Kemampuan mengikuti beban dan ramp rate menjadi parameter teknis yang makin penting.
  • Kesiapan jaringan. Masuknya kapasitas surya dan angin dalam jumlah besar menuntut penguatan transmisi dan sistem penyimpanan energi.
  • Keselamatan dan pemeliharaan. Perubahan pola operasi memengaruhi interval inspeksi, keausan boiler, serta prosedur keselamatan kerja di area pembangkit.
  • Diversifikasi usaha. Pelaku jasa pertambangan dapat mulai mengarah ke mineral kritis dan jasa pendukung energi terbarukan.

Dari sisi kebijakan, kombinasi antara mempertahankan sebagian kapasitas fosil dan mengejar porsi energi terbarukan 76% dalam RUPTL menunjukkan pendekatan pragmatis. Pemerintah tampaknya memilih menjaga keandalan pasokan dan daya saing industri lebih dulu, sambil membangun fondasi energi bersih secara bertahap.

Yang perlu dijaga adalah disiplin pelaksanaan. Tanpa penambahan kapasitas terbarukan yang sesuai jadwal, target penurunan emisi bisa meleset. Sebaliknya, tanpa perencanaan transisi yang matang di sisi industri, penurunan bertahap berisiko menimbulkan gejolak pada pasokan listrik dan biaya operasi.

Bagi engineer, manajer proyek, dan tim pengadaan, pesan utamanya cukup jelas: batu bara masih menjadi bagian dari bauran energi nasional hingga 2060, tetapi dengan porsi yang mengecil. Perencanaan aset, kontrak, dan strategi operasi sebaiknya disusun dengan asumsi penurunan bertahap itu, bukan dengan asumsi kondisi yang tetap seperti sekarang.

Sumber berita: News – Berita Terkini Indonesia dan Dunia – CNBC Indonesia – cnbcindonesia.com

Penulis berita: Agus Salim Nugroho

Agus Salim Nugroho

Agus Salim Nugroho

Redaktur Properti & Hunian