Para pemimpin negara anggota ASEAN resmi mengadopsi Deklarasi Mineral Kritis ASEAN untuk Ketahanan Kawasan dan Pertumbuhan Berkelanjutan (Declaration on ASEAN Critical Minerals for Regional Resilience and Sustainable Growth) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Deklarasi itu menjadi landasan bagi negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, untuk membangun rantai nilai mineral kritis secara terintegrasi. Cakupan kerja samanya membentang dari hulu ke hilir: eksplorasi, pengolahan, sampai daur ulang.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut. Ia menilai kolaborasi mineral kritis diperlukan untuk memperkuat ketahanan rantai pasok sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Bahlil menyebut pembahasan itu “sejalan dengan upaya ASEAN meningkatkan daya saing regional” di tengah meningkatnya kebutuhan mineral strategis untuk pengembangan teknologi dan transisi energi. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi pada Minggu, 15 November 2026.
Kawasan Produsen, Pengolah, Sekaligus Konsumen
Deklarasi ini mengakui kekayaan sumber daya mineral kritis yang dimiliki ASEAN. Posisi kawasan juga ditegaskan bukan sekadar sebagai pemasok bahan mentah, melainkan produsen, pengolah, dan konsumen sekaligus.
Bagi negara anggota, pengakuan atas tiga peran itu punya implikasi teknis maupun komersial. Rantai pasok tidak lagi berhenti di kegiatan penambangan, tetapi berlanjut ke fasilitas pengolahan dan industri pengguna di dalam kawasan.
Pendekatan semacam ini menuntut kesiapan infrastruktur, logistik, dan sumber daya manusia di setiap simpul rantai nilai. Karena itu, deklarasi tidak hanya berbicara soal perdagangan komoditas, tetapi juga kapasitas industri pengolahan di masing-masing negara.
Bagi kawasan, integrasi rantai nilai juga berarti risiko pasokan tidak lagi menumpuk di satu titik. Jika satu negara mengalami gangguan produksi atau logistik, negara anggota lain berpotensi menjadi penyangga pasokan.
Definisi Bersama dan Strategi Mineral Kritis ASEAN
Salah satu butir kesepakatan adalah penyusunan definisi bersama dan daftar mineral kritis. Daftar itu dapat diperbarui mengikuti perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan kondisi pasokan global.
ASEAN juga akan merumuskan Strategi Mineral Kritis ASEAN sebagai panduan kerja sama kawasan. Dokumen strategi ini diarahkan menjadi rujukan bersama dalam menyelaraskan kebijakan, standar, dan program antarnegara anggota.
Sejumlah komitmen lain menyertai deklarasi tersebut. Negara anggota sepakat meningkatkan nilai tambah mineral, memperluas perdagangan antarnegara anggota, serta mendiversifikasi sumber pasokan agar tidak bergantung pada satu asal.
Upaya itu akan ditopang pengembangan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, alih teknologi, serta penguatan daur ulang dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Bagi sektor industri, kombinasi ini menyentuh langsung aspek kapabilitas teknis dan kesiapan tenaga kerja.
Sifat kerja sama dalam deklarasi ditegaskan sukarela. Setiap bentuk kolaborasi tetap menghormati hukum nasional dan kondisi masing-masing negara anggota.
AMVest dan AMConnect Jadi Pintu Investasi
Untuk mendorong masuknya investasi publik dan swasta, ASEAN akan menyiapkan sejumlah proyek dan mengoptimalkan platform kerja sama yang sudah ada. Dua nama yang disebut adalah AMVest dan AMConnect.
AMVest atau ASEAN Minerals Investment Forum merupakan forum investasi mineral tahunan. Forum ini mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha untuk mempromosikan peluang investasi di kawasan.
Sementara itu, AMConnect berperan sebagai platform pendukung kolaborasi di sektor mineral ASEAN. Keberadaan kedua kanal tersebut memberi jalur bagi perusahaan yang ingin mengeksplorasi kemitraan, mulai dari penyelidikan awal hingga pengembangan fasilitas pengolahan.
Bagi pelaku industri, forum tahunan semacam ini lazim menjadi titik temu antara pemilik proyek dan calon investor. Namun, kepastian realisasi tetap bergantung pada kerangka regulasi dan kesiapan proyek di masing-masing yurisdiksi.
Relevansi untuk Indonesia
Indonesia termasuk negara yang mendorong penguatan rantai pasok mineral kritis dalam deklarasi ini. Posisi tersebut sejalan dengan agenda hilirisasi yang selama ini dijalankan pemerintah, yakni mendorong pengolahan di dalam negeri alih-alih mengekspor bahan mentah.
Dengan adanya definisi dan daftar mineral kritis bersama, kerangka ASEAN dapat mempermudah penyelarasan standar. Ini relevan bagi proyek pengolahan yang membutuhkan kepastian pasokan bahan baku, teknologi, dan pasar lintas negara.
Penyelarasan definisi mineral kritis berpotensi memengaruhi klasifikasi komoditas dan perizinan di tiap negara. Karena itu, kejelasan daftar dan kriteria menjadi penting agar kebijakan dapat dieksekusi secara konsisten di lapangan.
Aspek alih teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja juga menyentuh kebutuhan praktis di lapangan. Pabrik pengolahan dan fasilitas daur ulang memerlukan operator, teknisi, serta engineer dengan kompetensi spesifik, sehingga program pelatihan lintas negara berpotensi menutup kesenjangan itu.
Bagi manajer proyek dan tim pengadaan, diversifikasi sumber pasokan yang disepakati dapat memengaruhi strategi kontrak jangka panjang. Ketergantungan pada satu pemasok atau satu jalur logistik menjadi risiko yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan pengadaan.
Perlu dicatat, deklarasi ini tidak menyebut angka investasi maupun target serapan tenaga kerja. Kerja samanya bersifat sukarela, sehingga implementasi di tiap negara akan bergantung pada kebijakan domestik masing-masing.
Persaingan Sumber Daya di Tengah Ketegangan Geopolitik
Dalam sesi pleno KTT, Presiden Prabowo Subianto menyoroti persaingan sumber daya sebagai salah satu tantangan global yang dihadapi ASEAN. Tantangan lain yang disebut mencakup tekanan ekonomi dan ketegangan geopolitik.
Konteks itu menjelaskan mengapa mineral kritis dibahas di level kepala negara, bukan sekadar di forum teknis. Komoditas ini menyangkut kepentingan strategis karena terkait pengembangan teknologi dan transisi energi.
Dengan adopsi deklarasi ini, ASEAN memiliki payung kerja sama untuk menjaga kesinambungan pasokan. Bagi industri, arah kebijakannya jelas: nilai tambah di dalam kawasan, perdagangan yang lebih terbuka antarnegara anggota, dan pasokan yang tidak bertumpu pada satu sumber.
Tahap berikutnya adalah penyusunan definisi bersama, daftar mineral kritis, dan Strategi Mineral Kritis ASEAN. Dari situ, proyek-proyek konkret diharapkan mengalir melalui jalur investasi yang telah disiapkan kawasan.
Sumber berita: VIVA – Berita Harian Terkini, Terpopuler, Terbaru – viva.co.id
Penulis berita: Agus Salim Nugroho

