Selasa, 17 November 2026

Pemerintah Kaji PLTS 5,4 GW di Sepanjang Rel Kereta Api

Pemerintah mengkaji pemasangan panel surya berkapasitas 5,4 GW di sepanjang jaringan rel Kereta Api Indonesia sebagai solusi keterbatasan lahan PLTS.

Pemerintah Kaji PLTS 5,4 GW di Sepanjang Rel Kereta Api
Ilustrasi. Foto: mrganso/Pixabay

Pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan jaringan rel Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai lokasi pemasangan panel surya. Kajian itu muncul sebagai salah satu jalan keluar dari persoalan keterbatasan lahan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berskala besar, terutama di Pulau Jawa.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut potensi listrik dari pemasangan PLTS di sepanjang rel kereta di dalam negeri ditaksir mencapai 5,4 Giga Watt (GW). Angka itu dikaitkan dengan panjang jaringan rel yang dimiliki KAI, yang menurutnya membentang puluhan ribu kilometer.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan CNBC Indonesia di sela perhelatan COP31 di Antalya, Turki, dan dikutip pada Senin (16/11/2026). Gagasan ini disebut sejalan dengan target pemerintah membangun PLTS dengan kapasitas total 100 GWp.

Rel Kereta Jadi Alternatif di Tengah Sulitnya Lahan

Hashim menjelaskan bahwa pengadaan lahan menjadi salah satu kendala utama percepatan pembangunan PLTS, khususnya di Pulau Jawa. Mencari lahan ratusan hingga ribuan hektare di Jawa, katanya, sangat sulit dan harganya sudah mahal.

“Kita harus betul-betul realistis,” ujarnya, seraya menekankan bahwa lahan yang dibutuhkan harus terjangkau.

Dalam logika itu, koridor rel kereta menjadi pilihan yang menarik. Jalur dan ruang di sekitarnya sudah dikuasai operator kereta milik negara, sehingga pemanfaatan ruang di antara rel dan di luar rel dinilai dapat memangkas kebutuhan pembebasan lahan baru.

Hashim menyebut dirinya masih menelusuri dan mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, jaringan KAI yang panjang memberi ruang untuk pemasangan panel surya dalam jumlah besar tanpa harus bersaing memperebutkan lahan produktif maupun kawasan permukiman.

Bagi pelaku industri, pendekatan ini menyentuh dua hal sekaligus: lahan dan infrastruktur pendukung. Koridor rel umumnya sudah memiliki akses kerja dan jalur logistik yang terbentuk dari operasi perkeretaapian, meski pemanfaatannya untuk mobilisasi modul dan peralatan berat tetap perlu pengaturan khusus agar tidak mengganggu jadwal perjalanan kereta.

Pendekatan memanfaatkan aset linier semacam ini juga menekan kebutuhan pembebasan tanah yang biasanya menjadi sumber keterlambatan proyek. Pada banyak pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan, proses pengadaan lahan menentukan kapan pekerjaan sipil bisa dimulai dan seberapa besar biaya yang harus disiapkan di tahap awal.

Target 100 GWp dan Porsi 76 Persen EBT

Kajian ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS hingga kapasitas total 100 GWp, sejalan dengan porsi 76 persen energi baru terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Skala target itu menuntut lahan puluhan ribu hektare dengan biaya yang terjangkau. Di sisi lain, pemerintah disebut telah menyiapkan regulasi, dan PLN dinyatakan siap menjalankan perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA).

Satuan GWp merujuk pada kapasitas puncak yang bisa dihasilkan panel pada kondisi penyinaran ideal, bukan produksi rata-rata sepanjang hari. Karena itu, angka 100 GWp maupun potensi 5,4 GW pada koridor rel perlu dibaca sebagai ukuran kapasitas terpasang, bukan energi tahunan yang langsung tersedia.

Porsi 76 persen energi baru terbarukan dalam RUPTL 2025–2034 menjadikan surya sebagai salah satu pilar utama. Artinya, keputusan soal lokasi — apakah di darat, di atas waduk, atau di koridor rel — akan sangat menentukan kecepatan realisasi program.

Dari sisi rantai pasok, keberadaan PPA menjadi penentu apakah sebuah proyek PLTS bisa mencapai financial close. Bagi pengembang maupun kontraktor EPC, kepastian kontrak jangka panjang itulah yang menentukan kelayakan investasi sebelum pekerjaan sipil dan pemasangan modul dimulai.

Waduk hingga Minat Investor Arab Saudi

Selain koridor rel, pemerintah menyiapkan sejumlah waduk untuk penempatan PLTS, antara lain Cirata, Saguling, dan Kedung Ombo. Pendekatan ini mengarah pada pemanfaatan permukaan air sebagai alternatif lahan darat.

Ketertarikan investor asing juga disebut sudah muncul. Hashim mengaku telah memperkenalkan seorang investor dari Arab Saudi yang telah bertemu, dengan gagasan memanfaatkan rel kereta — baik di antara rel maupun di luar rel — untuk pemasangan panel tenaga surya.

Menurutnya, angka 5,4 GW dari jaringan rel itu merupakan hitungan yang disampaikan KAI. Ia berharap opsi-opsi tersebut bisa menjadi jalan keluar agar target pembangunan PLTS tetap tercapai meski lahan di Jawa kian terbatas dan mahal.

PLTS terapung di waduk memiliki karakter konstruksi tersendiri, mulai dari sistem ponton dan penambat (mooring) hingga penyesuaian terhadap fluktuasi muka air. Karena itu, waduk dan koridor rel diposisikan sebagai dua jalur paralel untuk menutup celah kebutuhan lahan.

Aspek Teknis yang Masih Terbuka

Pemasangan panel surya di koridor rel menuntut pendekatan yang berbeda dari PLTS darat konvensional. Struktur penopang, pondasi, jarak aman terhadap jalur, serta koordinasi dengan jadwal operasi kereta menjadi variabel yang harus diperhitungkan sejak tahap desain awal.

Ruang bebas (clearance) dan aspek keselamatan perkeretaapian adalah dua hal yang tidak bisa dikompromikan. Panel yang dipasang terlalu dekat dengan jalur berpotensi menimbulkan gangguan, sementara posisi yang terlalu jauh memperbesar kebutuhan kabel dan sistem kelistrikan pendukung.

Karena koridor rel membentang memanjang dan tersebar, strategi interkoneksi ke jaringan juga menjadi tantangan. Alih-alih satu pembangkit besar, pengembang berpotensi menghadapi banyak titik pembangkitan berkapasitas lebih kecil yang harus dihubungkan ke gardu induk dan sistem transmisi.

Aspek operasi dan pemeliharaan turut menentukan. Modul di area terbuka perlu dibersihkan berkala dari debu dan kotoran, sementara aktivitas pemeliharaan harus dijadwalkan di luar jam sibuk perjalanan kereta. Belum lagi pertimbangan bayangan (shading) dari fasilitas perkeretaapian, vegetasi, maupun bangunan di sekitar jalur.

Rincian teknis tersebut belum dipaparkan dalam pengungkapan awal ini. Yang tergambar jelas adalah arah kebijakannya: pemerintah mencari lokasi yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembebasan lahan darat yang mahal dan rumit di Jawa.

Bagi kontraktor dan pemasok, sinyal ini membuka peluang pada segmen pekerjaan sipil, struktur penopang, kelistrikan, hingga integrasi sistem pemantauan. Namun peluang itu masih bergantung pada hasil kajian, ketersediaan ruang yang bisa digunakan, dan kesiapan skema jual beli listrik.

Jika terealisasi, pemanfaatan koridor rel dan waduk dapat mengubah peta pengembangan PLTS di Indonesia: dari proyek yang berpusat pada lahan darat menjadi kombinasi aset linier dan perairan. Bagi daerah yang dilintasi jaringan kereta, tambahan kapasitas pembangkitan berpotensi menopang kebutuhan listrik industri dan fasilitas publik setempat.

Sumber berita: News – Berita Terkini Indonesia dan Dunia – CNBC Indonesia – cnbcindonesia.com

Penulis berita: Dimas Arya Pratama

Dimas Arya Pratama

Dimas Arya Pratama

Redaktur Pelaksana