Kamis, 19 November 2026

Sertifikasi Guru Tembus 93 Persen, Tunjangan Non-ASN Rp 2 Juta

Kemendikdasmen memastikan perpanjangan kontrak guru non-ASN 2027 lewat BOSP. Sertifikasi PPG jadi kunci tunjangan profesi Rp 2 juta per bulan.

Sertifikasi Guru Tembus 93 Persen, Tunjangan Non-ASN Rp 2 Juta
Ilustrasi. Foto: Alexandra_Koch/Pixabay

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan perpanjangan kontrak guru non-ASN pada 2027, dengan penggajian yang dialirkan melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Kepastian itu melengkapi rangkaian kebijakan yang dua tahun terakhir digenjot untuk membenahi status sekaligus penghasilan guru di Indonesia.

Bagi siapa pun yang bekerja di sektor pendidikan, termasuk tenaga pengajar kejuruan dan instruktur teknis, dua hal ini saling terkait: status kontrak menentukan kelangsungan kerja, sementara sertifikasi menentukan besaran penghasilan yang diterima setiap bulan.

Sertifikat Pendidik sebagai Kunci Tunjangan

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi syarat mutlak agar seorang guru memperoleh sertifikat pendidik resmi dari negara. Sertifikat itulah yang membuka akses ke tunjangan profesi guru (TPG).

PPG memiliki dua jalur. PPG Guru Tertentu, yang sebelumnya dikenal sebagai PPG Dalam Jabatan, ditujukan bagi guru yang sudah mengajar tetapi belum bersertifikat. Sementara PPG Calon Guru atau PPG Prajabatan menyasar lulusan S1/D4 yang ingin masuk ke profesi guru.

Besaran tunjangan profesi berbeda antara guru berstatus ASN dan non-ASN. Perbedaannya cukup signifikan dan menjadi salah satu alasan mengapa sertifikasi begitu diperjuangkan.

Status GuruTunjangan Profesi
Guru ASN1 kali gaji per bulan
Guru non-ASNRp 2 juta per bulan

Percepatan Dua Tahun: 93 Persen Guru Sudah Tersertifikasi

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menjelaskan bahwa percepatan PPG dilakukan pada 2024 dan 2025, khususnya untuk PPG Guru Tertentu. Hasilnya, jumlah guru bersertifikat pendidik kini mencapai 2,8 juta orang, atau setara 93 persen.

“Jumlah guru tersertifikasi di Indonesia kini sudah 93 persen,” ujarnya dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Sekretaris Ditjen GTK, Temu Ismail, memaparkan bahwa PPG Guru Tertentu memang dirancang untuk guru yang sudah mengajar namun belum bersertifikat. Capaian pada 2026 tercatat naik 43 persen dibandingkan 2020.

Saat ini ada 86.958 guru yang sedang mengikuti PPG dengan melibatkan 172 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Dari total 2,9 juta guru di Indonesia, tersisa 242.867 guru yang belum bersertifikasi, dan seluruhnya ditargetkan selesai dalam tiga tahun.

Jalur calon guru juga berjalan. Sepanjang 2022 hingga 2025, tercatat 92.001 orang lulusan PPG Calon Guru.

Distribusi Belum Merata, Tata Kelola Akan Ditata

Meski sertifikasi menjadi kewajiban Kemendikdasmen, penyaluran tunjangan tidak selalu mulus. Nunuk menyebut masih ada guru yang belum menerima tunjangan karena distribusi atau penempatan mereka tidak merata alias menumpuk di satu titik.

Ia menegaskan bahwa kewajiban mendistribusikan guru berada di tangan pemerintah daerah, dan hal itu dinilainya belum berjalan dengan baik. Karena itu, Kemendikdasmen menyiapkan transformasi atau restrukturisasi tata kelola guru agar penempatan bisa ditata lebih rapi.

Isu ini penting dipahami pekerja pendidikan: sertifikasi hanya satu sisi, sedangkan penempatan dan administrasi daerah menentukan apakah hak itu benar-benar cair ke rekening.

Yang Perlu Disiapkan Guru dan Pelamar

  • Pastikan status sertifikasi. Cek apakah nama Anda sudah tercatat sebagai pemegang sertifikat pendidik, dan simpan bukti dokumennya.
  • Urus lewat kanal resmi. Informasi PPG dan tunjangan hanya sah bila berasal dari Kemendikdasmen, Ditjen GTK, atau dinas pendidikan setempat.
  • Waspadai pungutan biaya. Proses sertifikasi dan pengurusan tunjangan tidak semestinya dibebani biaya perantara. Abaikan tawaran “percepatan” dari pihak tak dikenal.
  • Rapikan berkas. Siapkan ijazah, dokumen kepegawaian, dan bukti mengajar agar tidak tersendat saat verifikasi.
  • Catat jadwal. Bila kontrak atau tunjangan belum turun, tanyakan langsung ke dinas pendidikan dan minta kejelasan tertulis.

Kabar perpanjangan kontrak guru non-ASN pada 2027 dan pembayaran melalui BOSP memberi kepastian jangka menengah. Namun kepastian itu tetap perlu diimbangi kewaspadaan: verifikasi setiap informasi lowongan maupun pengurusan tunjangan hanya melalui saluran resmi, dan jangan pernah menyerahkan dokumen atau uang kepada pihak yang tidak berwenang.

Sumber berita: Www – Detikcom – detik.com

Penulis berita: Rizky Maulana

Rizky Maulana

Rizky Maulana

Redaktur Wisata & Hiburan