Uni Eropa memastikan aturan anti-deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) mulai diberlakukan pada 30 Desember 2026. Konsekuensinya, eksportir sejumlah komoditas andalan Indonesia diminta menuntaskan kesiapan data geolokasi agar pengiriman ke pasar Eropa tidak tersendat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, komoditas yang wajib masuk kategori bebas deforestasi harus disertai data hasil geolokasi.
“Jadi saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu,” ujarnya.
Komoditas yang Terdampak dan Nilai Ekspor
Daftar komoditas yang masuk cakupan EUDR mencakup minyak kelapa sawit (CPO), kopi, cokelat, kayu dan turunannya, karet, daging, serta kedelai. Sebagian besar di antaranya merupakan bahan baku utama industri makanan dan minuman, mulai dari minyak goreng, kembang gula, biskuit, hingga produk olahan kakao dan kopi instan.
Dradjad memperkirakan nilai ekspor Indonesia untuk komoditas yang berpotensi terkena ketentuan EUDR mencapai sekitar US$ 7 miliar. Angka tersebut, katanya, merupakan data yang pernah dihimpun dan belum diperbarui.
Bagi pabrik pengolahan, implikasi EUDR tidak berhenti di dokumen ekspor. Ketertelusuran harus dibangun hingga ke petak kebun pemasok bahan baku. Artinya, manajer pengadaan perlu memastikan setiap pemasok memiliki titik koordinat lahan yang valid, bukan sekadar surat keterangan asal barang.
Geolokasi dan Peran BIG
Pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) menyatakan sistem pendukung untuk memenuhi kebutuhan data geolokasi sudah tersedia. Menurut Dradjad, sistem tersebut siap dan tinggal ditindaklanjuti oleh pelaku usaha swasta.
“BIG itu sebenarnya sudah siap untuk geolokasi. Jadi tinggal teman-teman swasta untuk menindaklanjuti. Sistemnya sudah siap,” imbuhnya.
Dalam praktiknya, data geolokasi umumnya berupa koordinat poligon untuk lahan di atas 4 hektare dan titik koordinat untuk lahan kecil. Data ini menjadi lampiran pernyataan uji tuntas (due diligence statement) yang harus diunggah ke sistem informasi Uni Eropa sebelum barang dipasarkan.
Due Diligence dan Kesiapan Rantai Pasok
EUDR, yang tertuang dalam Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115, mewajibkan komoditas dan produk tertentu yang dipasarkan di kawasan itu terbukti bebas deforestasi, diproduksi sesuai ketentuan hukum negara asal, serta dilengkapi pernyataan uji tuntas.
Regulasi ini sebelumnya mengalami dua kali penundaan dari jadwal awal 30 Desember 2024. Penundaan pertama menggeser penerapan ke Desember 2025, lalu Uni Eropa kembali menundanya hingga 30 Desember 2026 melalui Peraturan (UE) 2025/2650. Tujuannya memberi waktu persiapan bagi pelaku usaha dan menyempurnakan sistem administrasi.
Bagi industri pengolahan, tenggat akhir Desember 2026 menyisakan ruang terbatas. Langkah yang lazim disiapkan antara lain pemetaan pemasok hingga tingkat kebun, penyesuaian sistem pencatatan batch produksi agar dapat dilacak balik, serta penunjukan penanggung jawab uji tuntas di internal perusahaan.
Kesiapan ini tidak hanya menentukan akses ke pasar Eropa. Data ketertelusuran yang rapi juga menjadi modal ketika pembeli dari negara lain mulai menuntut standar serupa. Eksportir yang menunda pembenahan berisiko kehilangan kontrak, sementara yang bergerak lebih awal berpeluang memperkuat posisi di rantai pasok global.
Sumber berita: Finance – Detikcom – finance.detik.com
Penulis berita: Fitri Handayani



