Wacana menjadikan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan kembali mengemuka. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), mengusulkan instrumen itu dipakai sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah sekaligus kanal investasi publik.
Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu mengangkat perekonomian daerah. Usulan itu ia sampaikan setelah diundang dalam pembahasan di MPR oleh Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchias Marcus Mekeng, pada Jumat (20/11).
Dorongan agar sumber dana daerah lebih beragam
OSO menilai obligasi daerah punya nilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. “Obligasi daerah ini sangat bagus,” ujarnya, seraya menyebut isu ini sudah lama ia usulkan.
Ia menekankan pentingnya memberi ruang seluas-luasnya bagi daerah melalui berbagai inisiatif dan instrumen, agar dana yang mengalir ke daerah lebih beragam. Harapannya, daerah menjadi makmur dan kemakmuran itu berlanjut ke tingkat nasional.
Jejak wacana sejak 2000 dan naskah akademik RUU
Usulan ini bukan hal baru. Fraksi Partai Golkar MPR telah menggelar Sarasehan Nasional sekaligus menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah sebagai bahan pembahasan lanjutan.
Mekeng mengingatkan bahwa wacana ini sudah pernah dibahas sejak tahun 2000, ketika ia masih menjadi anggota MPR utusan daerah di bawah kepemimpinan OSO. Seminar soal obligasi daerah kala itu tidak berlanjut, sehingga pembahasan sekarang dinilai sebagai kelanjutannya.
Sepanjang 2000 hingga kini, pemerintah sudah menerbitkan banyak peraturan mengenai instrumen pembiayaan daerah. Namun ketiadaan payung hukum dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat investor belum memiliki keyakinan untuk menanamkan modal melalui obligasi daerah.
Potensi Rp1.000 triliun dan target regulasi 2027
Bila obligasi daerah memiliki landasan hukum yang jelas, instrumen ini diperkirakan mampu menarik investasi hingga Rp1.000 triliun. Dana sebesar itu dapat menjadi tambahan modal untuk mempercepat pembangunan di berbagai daerah.
Mekeng berharap naskah akademik yang telah disiapkan menjadi angin segar bagi pembahasan inisiatif RUU Obligasi Daerah di DPR. Regulasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Pengusul | Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum DPP Partai Hanura |
| Forum pembahasan | Sarasehan Nasional dan penyerahan naskah akademik RUU Obligasi Daerah oleh FPG MPR |
| Wacana awal | Dibahas sejak 2000, tidak berlanjut |
| Estimasi potensi investasi | Hingga Rp1.000 triliun |
| Target penyelesaian regulasi | 2027 |
Sinyal bagi pembiayaan infrastruktur industri
Bagi pelaku manufaktur, pembahasan ini menyangkut soal yang sangat praktis: bagaimana proyek infrastruktur pendukung kawasan industri dibiayai. Jalan akses, pasokan listrik, air bersih, pengolahan limbah, hingga simpul logistik menjadi pertimbangan utama saat pabrik menimbang ekspansi atau relokasi lini produksi.
Selama ini, pembiayaan daerah bertumpu pada transfer pusat dan sejumlah instrumen yang sudah ada. Kehadiran obligasi daerah sebagai opsi tambahan berpotensi memperluas ruang fiskal pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan dan utilitas kawasan, yang ujungnya memengaruhi kesiapan rantai pasok komponen dan perakitan.
Namun perlu dicatat, usulan ini masih berada pada tahap wacana dan penyusunan naskah akademik. Tanpa payung hukum yang jelas, minat investor disebut belum terbentuk, sehingga realisasi pembiayaan jangka panjang untuk proyek daerah masih menunggu kepastian regulasi.
Karena itu, tenggat 2027 menjadi penanda penting. Jika pembahasan di DPR berjalan sesuai target, instrumen ini bisa menjadi salah satu jalur pendanaan yang perlu dipantau oleh manajer proyek, tim pengadaan, dan pelaku usaha yang bergantung pada kesiapan infrastruktur daerah.
Sumber berita: JawaPos – jawapos.com
Penulis berita: Yudi Prasetyo

