Perdagangan karbon bukan lagi sekadar wacana diplomasi iklim. Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) ke-31 di Antalya, Turki, Indonesia mencatat tujuh capaian kerja sama perdagangan karbon, termasuk kesepakatan perdana melalui skema Pasal 6.2 Persetujuan Paris dengan target penurunan emisi hingga 12 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).
Bagi pelaku industri, pengembang proyek, dan manajer pengadaan energi, rangkaian capaian itu penting karena memperlihatkan bagaimana kredit karbon dan pembiayaan transisi energi kini berjalan beriringan. Berikut penjelasan konsepnya, skema yang dipakai, dan hal yang perlu dicermati.
Apa Itu Pasal 6.2 Persetujuan Paris
Pasal 6.2 Persetujuan Paris mengatur kerja sama antarnegara untuk memindahkan hasil mitigasi emisi, yang lazim disebut Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO). Negara pembeli dapat memakai unit tersebut untuk memenuhi target iklimnya, sementara negara penjual memperoleh pembiayaan dan transfer teknologi.
Syarat krusialnya adalah pencegahan penghitungan ganda alias double counting. Pengurangan emisi hanya boleh diklaim satu pihak, sehingga diperlukan penyesuaian korespondensi (corresponding adjustment) pada catatan masing-masing negara. Di sinilah kualitas data, integritas, dan kepastian hukum menjadi penentu apakah kredit karbon sebuah proyek diterima pasar global.
Skema PLN: PLTS Terapung dengan Baterai
Kesepakatan Pasal 6.2 tersebut melibatkan PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) selaku pengelola Norwegian Article 6 Climate Action Fund. Targetnya, pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂e sampai 2038 melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung yang dilengkapi baterai.
PLTS terapung adalah panel surya yang dipasang di atas permukaan air, misalnya waduk atau danau. Pendekatan ini menghemat kebutuhan lahan dan memanfaatkan efek pendinginan air untuk menjaga suhu modul. Baterai berfungsi meredam sifat intermiten surya, sehingga pasokan lebih stabil dan lebih mudah diserap jaringan.
Pembiayaan Transisi Energi dan Kontrak Listrik Hijau
Selain perdagangan karbon, capaian di COP31 menyangkut mobilisasi dana. CarbonNex mencatat pembiayaan transisi energi oleh PLN mencapai USD 2,94 miliar, dengan USD 1,1 miliar di antaranya berasal dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
JETP adalah mekanisme pembiayaan internasional untuk mempercepat transisi energi, termasuk pengembangan energi terbarukan dan pengurangan peran pembangkit fosil. PLN juga menandatangani kontrak jual beli listrik (power purchase agreement) serta surat minat atau letter of intent untuk pembangkit listrik tenaga air, surya, dan angin dengan kapasitas sekitar 330 megawatt.
Peluang bagi Pengembang Proyek dan Sektor Lain
Ruang investasi lain dijajaki lewat sesi Carbon Project Pitching. Sebanyak 17 pengembang proyek nasional mempresentasikan 30 proyek aksi iklim kepada calon mitra dan investor internasional, mencakup sektor kehutanan, energi, pertanian, dan pengelolaan sampah. Enam di antaranya merupakan proyek karbon biru, yakni karbon yang tersimpan pada ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun, dengan empat proyek berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Di sisi kelembagaan, KLH/BPLH meluncurkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP), platform yang menghubungkan prioritas nasional dengan dukungan keahlian, teknologi, dan pembiayaan mitra internasional melalui delapan Paket Dukungan Prioritas atau Priority Support Packages.
Perjanjian Lain yang Diteken di Paviliun Indonesia
| Pihak | Lingkup Kerja Sama |
|---|---|
| PLN dan GGGI | Skema Pasal 6.2 melalui PLTS terapung dan baterai |
| Pertamina dan Inhutani | Konservasi hutan Rangkong Basaken |
| PGN dan Unilever | Pengembangan biometana |
Biometana adalah metana yang dimurnikan dari biogas sehingga kualitasnya mendekati gas alam dan dapat disalurkan ke jaringan gas. Skema semacam ini relevan bagi industri yang ingin menurunkan intensitas emisi operasional tanpa mengganti seluruh peralatan.
Yang Perlu Dicermati Pelaku Industri
- Integritas kredit. Kredit karbon harus bebas penghitungan ganda agar diterima di pasar internasional.
- Kepastian hukum. Kerangka aturan yang dapat dipercaya menjadi syarat kepercayaan investor.
- Kesiapan teknis. Proyek energi terbarukan menuntut kajian interkoneksi, penyimpanan, dan profil produksi.
- Rantai pasok. Permintaan modul surya, baterai, dan komponen pembangkit akan mengikuti laju kontrak yang diteken.
Pemerintah menegaskan arah kebijakannya. “Kami ingin menjadi pasar yang berintegritas,” ujar Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, seraya menyebut hutan, mangrove, dan proyek yang dimiliki Indonesia sebagai modal untuk menjadi pemain dominan dalam perdagangan karbon global.
Bagi perusahaan, implikasinya cukup jelas: perdagangan karbon kini bukan sekadar instrumen lingkungan, melainkan jalur pendanaan yang menyambung dengan pembangunan pembangkit, jaringan, dan rantai pasok energi bersih.
Sumber berita: JawaPos – jawapos.com
Penulis berita: Andi Fauzan



