Minggu, 22 November 2026

Seoul Kaji Batas Usia MRT Gratis Jadi 70 Tahun

Pemerintah Kota Seoul mengkaji kenaikan batas usia penumpang MRT gratis dari 65 ke 70 tahun demi menekan defisit operasional transportasi publik.

Seoul Kaji Batas Usia MRT Gratis Jadi 70 Tahun
Ilustrasi. Foto: viktor rejent/Unsplash

Pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan, sedang mengkaji kenaikan batas usia penerima fasilitas naik kereta bawah tanah gratis dari 65 tahun menjadi 70 tahun. Opsi ini muncul bukan dari persoalan teknis perkeretaapian, melainkan dari tekanan fiskal: jumlah penumpang lanjut usia yang membayar tanpa tarif terus bertambah, sementara biaya operasional jaringan tetap harus ditanggung setiap hari.

Wacana tersebut mengemuka dalam pertemuan bersama delegasi MRT Media Fellowship di Hanyang University, Korea Selatan, Kamis (19/11). Chair of Urban and Regional Development Transportation Planning Hanyang University, Ko Joon Ho, menjelaskan kebijakan itu lahir di tengah masyarakat yang semakin menua.

Defisit yang Tumbuh dari Struktur Tarif

Saat ini warga Seoul berusia 65 tahun ke atas berhak menggunakan layanan kereta bawah tanah tanpa membayar tarif. Karena populasi menua, jumlah lansia yang memakai transportasi umum ikut meningkat, dan defisit sistem MRT diperkirakan membesar dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan menaikkan ambang usia menjadi 70 tahun, jumlah penumpang lansia penerima tiket gratis diharapkan berkurang sehingga beban subsidi bisa ditekan. Pemerintah Kota Seoul bersama pemerintah pusat disebut sedang menimbang perubahan tersebut.

Namun rencana itu belum mulus. Asosiasi lansia menyatakan keberatan, dan perubahan batas usia masih menyisakan persoalan sosial. Karena itu, belum dapat dipastikan kapan kebijakan anyar ini akan benar-benar diterapkan.

Pendapatan Tiket Hanya Menutup Separuh Biaya

Paparan Ko memperlihatkan betapa tipis pemulihan pendapatan dari tiket alias farebox recovery di Seoul. Pendapatan penumpang hanya mampu menutup sekitar 65 persen biaya operasional bus dan 55 persen biaya operasional kereta bawah tanah. Kekurangannya harus ditutup memakai dana pajak.

Pola dukungannya berbeda antarmoda. Untuk kereta bawah tanah, pemerintah Kota Seoul memberi dukungan dana langsung karena layanan itu dimiliki pemerintah kota. Sementara subsidi bagi perusahaan bus swasta dihitung berdasarkan standar biaya operasional: operator menjalankan layanan lebih dulu, menghitung total biaya selama satu tahun, lalu pemerintah kota membayar subsidi pada tahun berikutnya.

Pemerintah juga menanggung selisih antara pendapatan tarif dan biaya operasional. Penumpang memang menikmati tarif yang lebih murah, tetapi kekurangan pendapatan operator pada akhirnya dibayar dengan uang pajak.

Ko menyebut tarif transportasi umum Seoul relatif terjangkau. Rata-rata pengeluaran warga untuk memakai transportasi umum sekitar US$100, atau sekitar Rp1,8 juta per bulan dengan asumsi kurs Rp18.270 per dolar AS.

Relevansi untuk Indonesia

Kasus Seoul memberi gambaran yang berguna bagi kota-kota di Indonesia yang sedang membangun angkutan umum berbasis rel maupun yang menyiapkan skema tarif terintegrasi. Keputusan menggratiskan atau memurahkan tarif bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan komitmen anggaran jangka panjang yang harus dihitung sejak tahap perencanaan proyek.

Angka pemulihan pendapatan 55–65 persen menunjukkan pos biaya operasional tidak akan tertutup dari tiket saja. Bagi manajer proyek dan perencana, implikasinya jelas: proyeksi penumpang, struktur tarif, dan skema subsidi perlu disusun berdampingan dengan desain teknis jalur, stasiun, dan sistem tiket, agar operator tidak mewarisi defisit yang menumpuk setiap tahun.

Perdebatan di Seoul juga memperlihatkan bahwa kebijakan berbasis usia menyentuh kelompok penerima manfaat secara langsung. Penolakan asosiasi lansia menjadi pengingat bahwa perubahan aturan akses perlu disertai komunikasi publik dan pembahasan lintas lembaga sebelum diberlakukan. Untuk kota yang tengah menyiapkan layanan baru, urutan ini penting: hitung dulu celah biaya, lakukan uji skema tarif, baru tetapkan kebijakan yang bisa dibiayai secara berkelanjutan.

Sumber berita: CNN Indonesia | Berita Terkini Ekonomi – cnnindonesia.com

Penulis berita: Redaktur Pelita Nusantara