Kuasa Hukum Tim Kampanye Paslon 01 “TERKABUL” : ” DPT KAIMANA BERMASALAH “

 

Kaimana – Pelitanusantara.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten  Kaimana telah melakukan pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana pada tanggal 17 Oktober 2020, Pukul : 00.46 WIT, jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 32.505 Pemilih. Jika dibandinngkan dengan jumlah DPT Kaimana pada Pemilu terakhir Tahun 2019 sebesar 32.141 Pemilih atau prosentase kenaikan hanya sebesar 1%, kenaikan ini dianggap rasional.

Menurut Kuasa Hukum Tim Kampanye Paslon 01  Ahmad Matdoan,SH. kepada kontributor Pelitanusantara.com saat di wawancara ” Berita Acara Pleno Penetapan DPSHP menjadi DPT yang diserahkan KPUD Kabupaten Kaimana kepada Kami, Tim Kampanye Paslon 01 “TERKABUL”, Kami melakukan kajian dan analisis, hasilnya Kami menemukan persoalan mengenai rumus hitung yang di gunakan KPU Kaimana sehingga mendapatkan total hasil DPT 32.505 Pemilih dan persoalan terkait dengan administrasi pemilu.”

Ahmad Matdoan,SH. sebagai kuasa hukum dari Paslon 01 ” TERKABUL” yang biasa dikenal pengacara Rakyat ini menjelaskan secara rinut kepada kontributor Pelitanusantara.com ketika di wawancara.

Pertama, rumus hitung yang digunakan KPU Kaimana adalah DPS + Data Baru – TMS = DPT (30.385 + 2.880 – 760 = 32.505), Kami keberatan rumus hitung DPT menggunakan DPS yang dipakai KPU? Karena menggunakan angka DPS sudah tidak relevan lagi, sebab saat ini kita sudah masuk pada angka DPSHP, PKPU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU No. 2 Tahun 2017 menyampaikan rumus hitung DPT itu menggunakan DPSHP kemudian ditetapkan menjadi DPT. Sementara jika kita menggunakan rumus hitung DPSHP + Data Baru – TMS (32.020. + 2.880 – 760 = 34.140).

Kedua, Berita Acara Nomor : 608/PL.02.1-BA/92.8/KPU-Kab/Kab/X/2020, Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kaimana terdapat kekeliruan dalam pengetikannya (critical error), diantaranya hari penetapan DPT bukan hari Jumat tetapi hari Sabtu dan konsideran mengingat atau rujukan dadar hukum tidak cukup, mestinya dimuat juga PKPU No. 19 Tahun 2019.

Atas temuan ini, Kami telah menyampaikan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Nomor : 29/LP/PB/KAB/34.03/X/2020,tanggal 21 Oktober 2020 dan LP Nomor : 35/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal, 23 Oktober 2020. Selain itu Kami juga melakukan koordinasi dengan Komisioner Bawaslu atas persoalan tersebut pada tanggal 22 Oktober 2020 dan atas dasar koordinasi tersebut dijadikan dasar oleh Bawaslu menyampaikan Surat kepada KPU Kaimana Nomor : 385/K.PB-02/HM.00.02/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020. Intinya Saran Perbaikan Bawaslu tersebut adalah pada point 4, yaitu Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan kepada KPUD Kabupaten  Kaimana agar mencermati kembali rekapitulasi DPT model A.3.1-KWK ,proses penjumlahan dan atau pengurungan setiap tahapan daftar pemilih sesuai tabel form model A.3.1-KWK, tanggal 16 Oktober 2020 dan menyerahkan kepada Tim Kampanye Paslon.

Kemudian KPU Kaimana melaksanakan saran perbaikan Bawaslu dengan Surat Nomor : 630/PL.02.1-SD/9208/KPU-KAB/X/2020, Perihal : Tindaklanjut Surat Bawaslu Nomor : 385/K.PB-02/HM.00.02/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, intinya adalah KPUD Kabupaten  Kaimana mengakui adanya kesalahan hitung DPSHP yang dilakukan oleh PPD, kemudian KPUD Kabupaten Kaimana melakukan perbaikan salah hitung DPSHP 32.020 menjadi 31.947.

Selanjutnya KPU Kaimana baru menyampaikan salinan DPT kepada Kami pada tanggal 24 Oktober 2020, setelah sebelumnya Kami sudah dua kali menyampaikan permintaan yaitu pada tanggal 19 dan 22 Oktober 2020.

Hasil kajian tematik dan analisis DPT, Kami menemukan 3 pelanggaran yang dilakukan dengan pola yang persis sama secara masif hampir seluruh TPS, pola pertama, terdapat nama pemilih telah di coklit, nama terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan terdapat pemilih yang memang sejak awal tidak dicoklit, tidak terdaftar dalam DPS dan juga DPT, atas temuan ini Kami sudah menyampaikan Laporan di Gakumdu, karena Kami menilai ini merupakan Pidana Pemilu karena menghilangkan hak pilih orang, dan Kami sudah melayangkan surat ke Bawaslu untuk meminta Bawaslu memberikan saran kepada KPUD Kabupaten  Kaimana agar nama-nama yang sengaja di hapus dan tidak terdaftar tersebut ke dalam DPT, kami meminta harus dimasukan kedalam DPT bukan DPTb karena tidak ada jaminan mereka ini memilih jika nama terhapus didaftarkan dalam DPTb, sebab ketersediaan surat suara tambahan 2,5% tidak cukup dana nama-nama Pemilih yang banyak terhapus adalah pendukung Kami dari Paslon 01 “TERKABUL”, jumlah pemilih terhapus yang sudah Kami sampaikan sebanyak 242 Pemilih, atau prosentasenya hampir 1% dari jumlah DPT, dan Kami yakin angka ini dapat mencapai 2%. Pola kedua, nama-nama Pemilih dalam DPT di acak, misalkan pemilih domisili di TPS pasar baru diacak dan terdaftar di TPS Kaswarina, Pola ketiga, terdapat peningkatan nama pemilih dari DPS ke DPT, peningkatan bisa mencapai 100 pemilih lebih. (PN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *