TRENGGALEK – Sehari setelah dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Edy Soepriyanto langsung tancap gas. Itu terbukti saat membacakan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2023 dalam agenda sidang paripurna yang berlangsung di Graha Paripurna Kantor DPRD, Kamis 29/9/2022.
Sekdak mengurai, terkait dengan program prioritas dalam APBD tahun anggaran 2023 fokus dalam peningkatan Insfratruktur, pendapatan dan pos-pos pendapatan yang masih bisa dioptimalkan.
“APBD tahun 2023 akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas karena memang komposisi keuangan kita berbeda dari tahun sebelumnya. Dalam APBD di tahun 2023 ada peningkatan, jika sebelumnya sebesar Rp 196 milyar sekarang lebih dari Rp 200 milyar untuk kegiatan pembangunan,” ungkap Sekda Trenggalek, Edy Supriyanto.
Dirinya juga menambahkan, dalam rangka memberikan perlindungan sosial terhadap inflasi akibat kenaikan BBM. Selanjutnya, prioritas pembangunan juga menjadi isu dalam pembahasan APBD tahun 2023.
“Kemudian, terkait pelayanan dasar juga akan tetap menjadi perhatian, paling tidak karena adanya keterbatasan anggaran di APBD. Maka, kita harus bisa cepat menarik, menyambut anggaran dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Selain itu, sambungnya, pihaknya juga diamanahkan untuk pandai mencari peluang adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ada keterbatasan APBD, tapi kita juga harus bagaimana bisa bisa cepat untuk bisa menarik, menyambut anggaran yang lainnya seperti anggaran pemerintah pusat, baik itu DAK, kemudian dana insentif daerah dan juga dana alokasi khusus yang lainnya. Ini kita akan coba maksimalkan,” jelas Edy
Sementara itu, terkait perekrutan P3K di tahun 2023, akan diutamakan. Akan tetapi yang menjadi perhatian dan konsentrasi, adalah bagaimana terhadap konsep di tahun 2023 tidak ada non PNS di Trenggalek.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, menyampaikan poin-poin penting yang muncul adalah terkait perhatian anggran untuk insfratruktur. Utamanya insfratruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
“Dari jawaban bupati tersebut ditegaskan, bahwa kita masih punya cukup waktu untuk membahas detail terkait dengan pembahasan RAPBD tahun 2023. Paling tidak kita sudah mengagendakan sekitar 6 hari untuk melakukan pembahasan antara komisi dengan OPD. Kemudian juga jadwal Banggar dengan TAPD juga cukup panjang dengan waktu sekitar 2 bulan dampai dengan akhir November 2022,” terangnya.
Sehingga, tindak lanjut dari jawaban bupati pasti akan menjadi kajian yang lebih detail di dalam pembahasan di tingkat komisi dengan OPD mitra dan di Badan Anggaran DPRD.
“Dengan waktu yang cukup panjang, kita akan lebih fokus untuk mencermati kegiatan – kegiatan OPD yang direncanakan di APBD. Termasuk, skala prioritas dan efisien anggaran nya dari setiap kegiatan,” kata Agus.
(MJ Pelita Nusantara)