Rokok Ilegal Naik 79,8%, Pabrik Legal di Kawasan Industri Tertekan

Jakarta — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat temuan 1,7 miliar batang rokok ilegal hingga Oktober 2026. Angka itu naik 79,8% dibandingkan 2025. Temuan tersebut merupakan hasil 17.108 penindakan yang dilakukan sepanjang tahun berjalan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan data itu dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi November 2026, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, penindakan rokok ilegal adalah langkah yang harus dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

Rokok termasuk salah satu jenis barang kena cukai. Pabrik yang beroperasi secara legal membayar cukai, sedangkan produk ilegal tidak. Selisih beban inilah yang membuat pabrik legal berada dalam posisi sulit ketika peredaran rokok ilegal meluas.

Menkeu menyoroti bahwa pabrik rokok legal yang membayar cukai akan menerima tekanan bila rokok ilegal merajalela. Ia menyebut bahwa “pabrik yang legal akan dirugikan” karena ada pihak yang membayar cukai dan ada yang tidak. Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan ketaatan terhadap kewajiban pembayaran cukai.

Tekanan pada Pabrik Legal dan Kawasan Industri

Bagi kawasan industri, isu ini menyentuh langsung daya tarik investasi di sektor hasil tembakau. Pabrik rokok legal umumnya beroperasi dengan izin lengkap, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan menarik rantai pasok dari industri pengemasan, percetakan, hingga logistik di sekitarnya.

Ketika produk ilegal membanjiri pasar, volume penjualan pabrik legal bisa tergerus tanpa bisa dilawan melalui efisiensi. Beban cukai yang sudah dibayar tidak bisa ditarik kembali, sementara produk tanpa pita cukai dijual dengan harga lebih murah.

Karena itu, penegakan hukum di lapangan berfungsi ganda: menjaga penerimaan negara sekaligus mempertahankan kelangsungan operasi pabrik di kawasan industri. Kepastian ini penting bagi pengelola kawasan yang sedang menawarkan lahan kepada calon tenant industri.

Skala penindakan yang mencapai 17.108 kasus sepanjang tahun berjalan menunjukkan bahwa pengawasan barang kena cukai berjalan intensif, mulai dari peredaran di pasar hingga jalur distribusi. Dalam kerangka kebijakan cukai, setiap batang rokok yang beredar tanpa pita cukai mewakili potensi penerimaan negara yang hilang sekaligus distorsi harga di pasar.

Emas Ilegal dan Pasokan Bahan Baku Smelter

Selain rokok, Bea Cukai menindak ekspor ilegal emas sebanyak 405,1 kilogram per Oktober 2026. Temuan itu berasal dari 131 penindakan sepanjang tahun berjalan, atau naik 2.159,2% dibandingkan 2025.

Menkeu menjelaskan penindakan tersebut bertujuan mendorong pengolahan atau hilirisasi emas di dalam negeri. Industri pengolahan emas membutuhkan emas sebagai bahan baku utama, sehingga pengawasan ekspor ilegal membantu menjaga pasokan bahan baku bagi industri pengolahan di dalam negeri.

Ekspor emas sebenarnya tidak dilarang. Namun, eksportir wajib membayar bea keluar. Kewajiban itu menjadi instrumen agar sebagian nilai tambah tetap tinggal di dalam negeri dan pasokan untuk smelter serta industri hilir tidak tergerus.

Bagi kawasan industri, arah kebijakan ini berkaitan dengan kebutuhan lahan dan utilitas bagi fasilitas pengolahan, termasuk smelter dan unit pemurnian. Semakin besar volume bahan baku yang diolah di dalam negeri, semakin besar pula kebutuhan infrastruktur pendukung seperti listrik, air proses, dan akses logistik di kawasan.

Kinerja Kepabeanan dan Cukai per Oktober 2026

Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun per Oktober 2026. Angka itu naik 7,2% secara tahunan dibandingkan Rp249,3 triliun pada Oktober 2025.

Penerimaan cukai hanya tumbuh tipis 0,9% secara tahunan. Sementara itu, bea masuk naik 14,4% dan bea keluar naik 43,4%, menandakan aktivitas perdagangan luar negeri tetap bergerak, terutama pada komoditas yang dikenai bea keluar.

Yang Perlu Dicermati Pelaku Industri

Bagi manajer pabrik dan tim pengadaan, ada dua hal yang menonjol dari laporan ini. Pertama, pengawasan barang kena cukai akan semakin ketat, sehingga ketertiban administrasi pita cukai dan dokumen kepabeanan menjadi bagian dari risiko operasional harian.

Kedua, arah kebijakan hilirisasi makin jelas. Pasokan bahan baku untuk industri pengolahan di dalam negeri dijaga melalui pengawasan ekspor dan instrumen bea keluar, bukan melalui larangan ekspor.

Untuk kawasan industri, kombinasi kedua hal itu memperkuat pentingnya tata kelola perizinan dan kepatuhan tenant. Pabrik yang taat aturan adalah pihak yang paling diuntungkan ketika penindakan berjalan konsisten, karena mereka bersaing di lapangan yang lebih setara.