KOTA TANGERANG- DPRD Kota Tangerang menggelar rapat paripurna dalam rangka menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Wali Kota Tangerang Tahun 2021 serta pengajuan lima Raperda, di mana dua diantaranya adalah Raperda inisiatif. Dua raperda inisiatif yang dimaksud adalah Raperda Pengelolaan Zakat serta Raperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Agus Wibowo, didampingi Wakil Ketua I, Turidi Susanto, dan Wakil Ketua III, Tengku Iwan Jayasyahputra, dan turut dihadiri Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah dan Wakil Wali Kota H. Sachrudin, Senin, 21 Maret 2022 di Ruang Paripurna DPRD Kota Tangerang.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyampaikan, terkait pengelolaan zakat, DPRD menginginkan agar ada penguatan aturan dengan mendorong pemerintah daerah agar membuat aturan yang dapat mempermudah penyaluran dan penarikan zakat.
“Raperda inisiatif ini, hasil kawan-kawan dewan menyerap aspirasi dari masyarakat dan diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang ada,” ujar Gatot seraya menuturkan, DPRD mengambil inisiatif untuk menjadikannya sebagai Perda. Diharapkan, dengan adanya Perda pengaturan zakat akan lebih mudah dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Apalagi, lanjutnya, untuk potensi zakat di Kota Tangerang sangat besar sebab mayoritas masyarakat Kota Tangerang yaitu muslim.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto, menambahkan, fungsi zakat sebetulnya sangat banyak. Salah satunya adalah fungsi sosial. “Misalnya jika ada kejadian bencana, seperti banjir, dan sebagainya. Kalau dana yang bersumber dari zakat ini bisa segera disalurkan. “Kalau melalui APBD butuh waktu atau proses yang harus ditempuh, tapi kalau dari Baznas melalui Perda Zakat, nantinya bisa segera disalurkan,” ujarnya.
Semantara terkait Perda Drainase, Turidi, berharap ada grand design secara keseluruhan, titik banjir itu bisa terlacak dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, mampu menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh.
