Perkara Label Berbahasa Indonesia Di PN Kotabaru, Pengacara Minta Hakim Obyektif Menimbang Yurisprudensi

  • Bagikan

Pelitanusantara.com KOTABARU- Minggu sebelumnya H. Bahani melalui Kuasa Hukumnya di hadapan Majelis Hakim telah menyerahkan Surat Tugas Ahli Hukum Pidana Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H. M.H., dan juga menyerahkan Curicullum Vitae, Kartu Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta, atau Ahli Pidana, serta Surat Pandangan Ahli Hukum Pidana mengenai Masalah yang di hadapi H. Bahani di Kursi Pesakitan.

H. Bahani di sidangkan dengan Dakwaan Alternative oleh Jaksa Penuntut Umum, Dakwaan Pertama Pasal 104 Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, selanjutnya Terdakwa juga di Dakwa dengan Dakwaan Kedua yaitu di Duga melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hari ini Rabu 25 Agustus 2021, saat sidang pemeriksaan Terdakwa, melalui Kuasa Hukumnya H. Bahani menyerahkan 9 Alat Bukti, diantaranya terkait perizinan Perdagangan hingga Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor : 893/Pid.Sus/2017/PN Tjk tanggal 4 Oktober 2017 atas nama Terdakwa Yusmindar Anak Dari Sulaiman, dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor : 894/Pid.Sus/2017/PN Tjk tanggal 4 Oktober 2017 atas nama Terdakwa Sumitro Wijono Anak Dari Kushedy Wijono, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1758 K/PID.SUS/2018 tanggal 21 Nopember 2018).

Dihadapan awak media Rabu, 25 Agustus 2021 M.Hafidz Halim, S.H. “menyayangkan permasalahan perkara pidana H. Bahani bisa masuk ke Ranah Peradilan Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Kotabaru,”

Perkara H. Bahani adalah perkara Administratif, tentunya turunan dari Undang-Undang telah di atur sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang yang menerangkan pada Pasal 2 ayat (2) terkait Pencantuman Label berbahasa Indonesia adalah kewajiban Produsen, sedangkan Haji Bahani hanyalah pedagang eceran, selain itu juga kami ketahui pengakuan dari Para Pedagang belum pernah ada sosialisasi serta pembinaan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan terkait barang mana saja yang dilarang, “jelasnya.

Hal apa yang di hadapi H. Bahani juga pernah di alami oleh Yusmindar dan Sumitro di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Perkara dan Pasal yang sama, mereka telah di Putus tidak bersalah oleh Majelis Hakim disana, tentunya ini juga menjadi Yurisprudensi maka seharusnya Majelis Hakim obyektif dalam mengadili Perkara H. Bahani agar memutus hal yang sama.

Apalagi yang dihadapi klien kami tidak ada konsumen yang di rugikan, menyikapi sidang kemaren juga tidak ada satupun Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum maka tentunya kami yakin Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan Onslag van recht vervolging (perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana.red)”, ungkapnya mengakhiri. ( Nena.M )

  • Bagikan